Advertising

Wednesday, October 1, 2014

Skenario Nekolim, Presiden Sipil Harus Digusur

Skenario Nekolim, Presiden Sipil Harus Digusur

Indonesia Terjarah Asing
Di tengah hiruk santri yang gaduh saat mengomentari tayangan televisi seputar aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis dan masyarakat di ibukota dan berbagai kota besar untuk menolak UU Pilkada, Azumi, Marholi, Daitya, Roben, dan Johnson terlihat mendatangi Sufi tua yang sedang berbincang dengan Sufi Kenthir dan Sufi Sudrun di teras mushola. Setelah duduk beberapa jenak, Johnson dengan suara tegang bertanya kepada Sufi tua,”Mohon maaf mbah, bagaimana menurut sampeyan soal undang-undang baru Pilkada yang tidak langsung? Apakah itu kemunduran demokrasi seperti komentar teman-teman aktivis dan pengamat politik? Bagaimana kami, anak-anak muda harus bersikap?”
“Kemunduran demokrasi?” sahut Sufi tua dingin,”Kemunduran bagaimana?”

“Bukankah pasca reformasi rakyat diberi hak untuk memilih langsung calon pemimpinnya? Bukankah dengan undang-undang baru di mana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD adalah sama dengan kembali kepada sistem pilkada model Orde Baru yang sarat kecurangan dengan citra politik ‘dagang sapi’ yang sudah dirubah pasca reformasi?” tanya Johnson ingin tahu.
“Lha memangnya Pilkada langsung maupun Pilkada melalui DPRD itu kalian pikir murni proses demokrasi?” tukas Sufi tua dingin,”Apakah pemilihan pemimpin nasional juga murni proses demokrasi?”
“Ah eh, apa pilkada selama ini bukan praktek demokrasi mbah?” tanya Johnson heran.
“Orang boleh menganggap apa saja pilkada selama ini,” sahut Sufi tua menarik nafas berat,”Tapi bagiku dan bagi siapa pun di antara manusia yang terkait dengan pesantren ini, semua hingar-bingar pemilihan pemimpin di negeri ini pada dasarnya adalah sekedar pelaksanaan skenario Nekolim yang dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat akar mereka di negeri ini. Ibarat pemilik rumah besar kos-kosan yang memberikan kewenangan kepada Kepala Rumah Tangga yang dipercaya sebagai ibu kos, begitulah proses pemilihan sudah diatur sedemikianrupa agar semua anak yang kos di situ memilih calon Kepala Rumah Tangga yang dikehendaki pemilik rumah.”
“Kita ini bangsa merdeka mbah,” sahut Johnson tidak senang dengan penjelasan Sufi tua,”Jangan disamakan dengan anak kos-kosan. Mohon dicari analogi yang tepat mbah.”
“Son,” kata Sufi tua merendah,”Kau tidak ikut diskusi berjudul Telikungan Kapitalisme Global terhadap Negara Bangsa Indonesia kan?”
“Ah, aku sudah lama tidak ikut diskusi mbah. Sibuk nyelesaikan skripsi,” kata Johnson jengah.
“Iya Son,” sahut Marholi menyela,”Dalam diskusi berjudul Telikungan Kapitalisme Global terhadap Negara Bangsa Indonesia itu, sudah terungkap fakta bagaimana sejak Pakto 88 (Paket Oktober 1988), pembentukan PKLN (Panitia kredit Luar Negeri 1992), Penandatanganan Jadual Globalisasi dari AFTA – CAFTA – NAFTA dalam KTT APEC di Bogor tahun 1994, Rupiah diperdagangkan di bursa internasional agar diborong George Soros dengan akibat Krisis Moneter 1997, Bobolnya uang Negara oleh kebijakan BLBI yang dicaplok bankir-bankir kafir bermoral bejat, penanda-tanganan LoI (Letter of Intens) antara Michael Camdessus dari IMF dengan Soeharto, pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang diawasi Standard Chartered bank dan Citibank, BPPN mengambil-alih semua BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional yang tidak bisa membayar utang luar negeri dan kemudian mengobral dengan menggunakan istilah ‘privatisasi’, yang berakhir dengan habisnya BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional oleh pemilik kapital asing. “
“Waduh, rugi aku tidak ikut diskusi,” sahut Johnson garuk-garuk kepala,”Terus bagaimana cerita lanjutan nasib Negara kita?”
“Negara kita ya jadi republik kere, Son,” kata Marholi dengan gigi gemeletuk menahan geram, ”Maksudnya, sudah utangnya segunung Himalaya tidak akan terbayar, aset-aset Negara vital pun ternyata habis terjual. Yang paling tragis, wakil-wakil rakyat tercatat dalam sejarah sebagai kawanan pengkhianat yang dengan brutal dan sangat kasar menjalankan skenario Nekolim untuk ‘menghabisi’ Negara Bangsa Indonesia untuk dijelmakan menjadi sekedar Pasar Raya, bagian dari Pasar Global.”
Kemenangan-di-Solo-2014“Maksudmu wakil-wakil rakyat yang berkhianat itu siapa dan bagaimana bentuk pengkhianatan yang mereka lakukan?” tanya sangat penasaran.
“Mereka beramai-ramai mengamandemen UUD 1945 dengan tujuan, Undang-undang 1945 hasil amandemen itu dijadikan landasan yuridis untuk melahirkan undang-undang PMA, UU Migas, UU PSDA, UU Sisdiknas, UU PA, dan berbagai undang-undang yang menguntungkan Nekolim,” kata Marholi tegas.
“Bagaimana kau bisa menganggap UUD 1945 hasil Amandemen sebagai pengkhianatan?” Tanya Johnson meraba-raba.
“Kau hafal pasal 33 UUD 1945?” tukas Marholi dengan nada tanya.
“Ya hafal dong,” sahut Johnson mengeja,”Pasal 33 ayat 1 : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 : cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal 33 ayat 3: Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .”
“Bagaimana menurutmu dengan tambang minyak, gas, emas, nikel, timah, tembaga, alumunium, uranium, mangaan, besi, permata dan kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah dan air? Apakah pertambangan-pertambangan yang mengeksplorasi kekayaan alam itu boleh dimiliki dan dijalankan swasta perorangan atau perusahaan swasta, termasuk perusahaan swasta asing?” tanya Marholi menguji.
“Tentu tidak boleh bro,” sahut Johnson.
“Faktanya,” tukas Marholi mengangkat botol plastik air minum Aqua,”Perusahaan air minum ini milik Negara atau milik swasta asing?”
“Kalau tidak salah Danone itu milik Amrik-Perancis,’ kata Johnson tak bersemangat.
“Kau sudah tahu kan, milik siapa kilang minyak di berbagai tempat yang dulunya milik Pertamina?” tanya Marholi.
“Exxon Mobil, Caltex, Chevron, Shell, British Petroleum, Amerada Hess, Santos, Petro China itu adalah pemilik kilang minyak-kilang minyak yang dulu dimiliki Pertamina,” kata Johnson dengan dada naik turun menahan sesuatu,”Pertambangan emas, alumunium, nikel, gas, batubara, aneka tambang, dan perusahaan semen, kertas, besi, baja, mesin, otomotif, pembangkit listrik yang dulu milik BUMN telah pindah tangan ke perusahaan asing Trans-Nasional dan Multi-Nasional, perbankan nasional pun sudah terjual kepada perusahaan-perusahaan asing, bahkan satelit komunikasi pun sudah dijual kepada perusahaan asing. Ya, aku tahu itu. Sudah melarat benar Negara ini.”
“Celakanya, dengan Undang-undang baru pasca reformasi yang berpijak pada UUD 1945 hasil Amandemen, kepemilikan swasta asing itu menjadi sah. Semua menjadi legal secara hukum. Indonesia yang dulu Negara anggota OPEC pun berubah jadi Negara pengimpor minyak,” kata Marholi.
“O iya mbah,” sahut Azumi menyela,”Bagaimana sampeyan menduga semua pemilihan pemimpin dari tingkat daerah sampai tingkat nasional itu sebagai skenario Nekolim?”
Sufi tua diam. Sejurus kemudian ia berkata,”Negara-negara dunia pertama yang berkedudukan sebagai Negara Core dalam teori Wallerstein – yaitu Negara-negara Neo-Kolonialis-Imperialisme (Nekolim) menurut Soekarno – yang sudah melimpah modalnya di negeri ini, tidak membutuhkan lagi demokrasi. Negara-negara Nekolim itu hanya butuh keamanan dan keselamatan dari industri-industri strategisnya yang sudah tidak terhitung jumlahnya itu. Lantaran itu, yang mereka butuhkan adalah pemimpin berlatar militer yang bisa menjaga stabilitas keamanan dan bukannya sipil.”
pemilu2014“Walah kok bisa sampeyan berpikir seperti itu?” sergah Azumi heran,”Apa itu bukan prasangka yang berlebihan mbah?”
“Kalau kamu berpikir dengan akal sehat berdasar fakta, maka kamu akan membenarkan apa yang telah aku ucapkan, terutama kalau kamu berpijak pada sejarah kekuasaan di negeri yang sudah jatuh ke dalam kolonialisasi baru ini” kata Sufi tua tenang.
“Maksudnya bagaimana mbah?” tanya Azumi kurang faham,”Kenapa Negara dunia pertama yang kapitalistik itu lebih suka memilih pemimpin militer daripada pemimpin sipil? Bukankah Barat Kapitalis selalu mengusung demokrasi, civil society, HAM, liberalisasi segala peraturan dan tatanan negara? Benarkah kita ini sudah jatuh ke dalam kolonialisasi baru?”
“Pengalaman pahit Negara-negara Nekolim justru dirasakan sewaktu presiden negeri ini sipil. Tahu tidak kamu, bagaimana Soekarno suka sekali memaki-maki Amerika, Inggris, Belanda sebagai Nekolim penjajah yang harus dilawan. Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Soekarno, orang sipil itu, memperkuat militer Indonesia sampai menjadi yang termodern dan terkuat di Asia. Soekarno membangkitkan kekuatan bangsa Asia dan Afrika untuk merdeka dari kolonialisme. Soekarno menggalang gerakan Non Blok untuk tidak menjadi bagian dari begundal Barat maupun Timur. Soekarno menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil dan demokratis yang tidak ditandai kecurangan. Soekarno sangat memusuhi Yahudi yang dianggapnya penjajah bagi bangsa Palestina, sehingga organisasi Yahudi internasional Freemason beserta underbownya seperti Rothary, Lions dilarang. Penguasa sipil itu sangat merepotkan Negara-negara Nekolim,” kata Sufi tua menjelaskan.
“Tapi mbah,” sela Daity menyela,”Bukankah selama ini pemilihan presiden kan sudah sesuai prosedur demokrasi?”
“Kamu itu anak kecil yang tidak mengalami bagaimana penyelenggaraan Pemilu selama Orde Baru, termasuk Pemilu pasca Reformasi. Kalau kamu cermat mengamati proses Pemilu, kamu akan tahu kenapa aku menyimpulkan bahwa semua Pemilu itu dilatari skenario Nekolim,” kata Sufi tua.
“Apakah sampeyan bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan soal dugaan skenario itu?” tanya Daitya memburu.
“Kamu tidak perlu bertele-tele membincang bukti-bukti dan data,” kata Sufi tua memaparkan,”Cukup kau lihat fakta dari sejarah pemimpin tertinggi negeri ini.”
“Maksudnya bagaimana mbah?” Daitya minta penjelasan.
“Setelah Soekarno terguling, siapa yang menggantikan?” tanya Sufi tua.
“Jenderal Soeharto,” sahut Daitya.
“Berapa tahun Bapak Jenderal Soeharto berkuasa?”
“32 tahun mbah,” sahut Daitya,”Memangnya kenapa?”
“Bapak Jenderal Soeharto lengser, siapa yang menggantikan?”
“Prof Dr B.J. Habibie.”
“Sipil atau militer?” sergah Sufi tua.
“Sipil mbah.”
“Berapa lama berkuasa?”
“Enam bulan mbah.”
“Terus diganti Presiden Abdurrahman Wahid, orang sipil,” kata Sufi tua.
“Itu benar mbah,” tukas Daitya belum faham,”Memangnya kenapa?”
“Berapa tahun beliau berkuasa?”
“Satu tahun lima bulan, mbah.”
“Penggantinya Ibu Megawati Soekarnoputeri, orang sipil juga.”
“Itu benar mbah,” sahut Daitya mulai menangkap arah pertanyaan Sufi tua.
“Berapa lama beliau berkuasa?”
“Tiga tahun tujuh bulan mbah.”
“Terus Pilpres langsung dengan pemenang Jenderal SBY.”
“Iya mbah, itu pilpres paling demokratis karena langsung dipilih rakyat.”
“Berapa lama beliau berkuasa?” tanya Sufi tua.
“Dua periode mbah. Sepuluh tahun.”
“Nah menurut hematmu, siapakah presiden sipil yang mampu bertahan satu periode saja dari kekuasaannya?” tanya Sufi tua.
“Alamaaak,” sahut Daitya, Azumi, Marholi, dan Johnson bersamaan,”Alamat Jokowi-JK tidak akan lama berkuasa.”
“Jadi menurut kalian, apa kira-kira latar di balik undang-undang Pilkada baru itu?”
“Yaa politisi-politisi yang selalu bicara soal civil society, masyarakat madani, good government, clean government itu ternyata tidak lebih dari begundal-begundal, centeng-centeng, kacung-kacung, jongos-jongos, babu-babu, kuli-kuli Kapitalisme Global. Mereka membalut faham Dajjalisme dengan dalil-dalil kitab suci. Hmm, munafik,” geram Johnson dengan dada sesak.
“Jadi semua adegan perdebatan seru di DPR/MPR tentang UU Pilkada, walkout, keliru all out menjadi walkout, voting, dan ancaman akan menggugat UU Pilkada ke MK, tidak lebih dari permainan sandiwara yang tidak lucu ya mbah?” seru Daitya memutar lagu Panggung Sandiwara-nya Ahmad Albar keras-keras dari HP-nya.
“Maaf mbah,” sergah Marholi menukas,”Apakah itu berarti setelah Jokowi-JK lengser akan muncul calon dari militer?”
“Itu sudah pasti,” Sufi tua mengangguk.
“Siapa kira-kira calon itu mbah?” tanya Marholi memburu.
“Huss, jangan sebut nama!” sahut Sufi tua menutup mulut dengan telunjuknya,”Kayaknya, capres militer masa depan itu sekarang ini sedang ditempah di kawah candradimuka di negeri Amrik sana.”
“Ooo gitu ya mbah,” Marholi manggut-manggut dengan pikiran melayang nun jauh di bentangan negeri Amrik, membayangkan sosok tentara muda segagah Rambo yang bakal menjadi presiden negerinya pada Pemilihan 2019 mendatang.