Barat-Selatan Aceh
DULU Teuku Umar pernah bermimpi ingin menjadi Sultan Aceh. Seorang dari wilayah Barat yang bermimpi ingin memimpin Aceh, namun tidak jadi karena beliau memiliki agenda lain dan memutuskan membelot serta memerangi Belanda (Perang Aceh, Paul Van Teer). Belanda duluan menapakkan kakinya di Kutaraja dan menjalar ke wilayah Utara-Timur Aceh, seiring dengan kepercayaan Sultan Aceh pada saat itu untuk mengungsi ke Keumala, bukan ke Daya atau Meulaboh, misalnya. Keputusan Sultan ke Keumala karena Kutaraja lebih condong ke wilayah Utara-Timur dibandingkan ke Barat-Selatan, pusat kerajaan Aceh saat itu memang mengakar dari Pidie sebenarnya.
Setelah menguasai “Aceh Lini Konsentrasi” pada agresi kedua 1874 dan seterusnya, Belanda masih memperkuat diri di seputar Uleelheue dan Kutaraja, belum terpikir untuk menguasai wilayah Barat-Selatan. Baru pada 1876 Belanda mulai melakukan perluasan dengan senjata walaupun sebelumnya mereka melakukan upaya aneksasi melalui korte verklaring (Pernjajian Pendek) dengan uleebalang kecil di pantai Barat-Selatan Aceh. Namun dalam agresi ke Banda Aceh itu, pasukan dari Meulaboh dan sekitar pantai Barat sudah ikut serta memperkuat pertahanan Aceh, demikian juga dengan mereka yang berasal dari Utara-Timur Aceh.
Sejak pendaratan pertama dan saat Belanda ingin menyerang Meulaboh melalui Krueng Meureubo pada 1878, Teuku Umar telah melakukan kampanye perang ke Belanda dengan membentuk pasukan dan mengajak masyarakat pantai Barat Aceh untuk ikut berperang dalam rangka membela kepentingan Aceh dan Sultan dalam sebuah kerangka prang sabi. Beliau saat itu adalah Keuchik di Desa Kampung Darat di tepi Krueng Meureubo juga bertindak selaku Panglima Prang Meulaboh bersama Teuku Tjik Mansur terus melakukan tur dari Meulaboh, Lhok Bubon, Rigaih, Panga, Leupung, Daya akhirnya sampai ke Uleelheue mengajak dan melatih rakyat untuk membela tanah Aceh tercinta (baca; Muhamad Said dan Denys Lombard).
Hubungan sejarah
Menarik untuk melihat hubungan sejarah antara Utara-Timur dengan Barat-Selatan Aceh. Wilayah Barat dan Selatan Aceh sebenarnya adalah lebih muda, bisa dikatakan pengikut “setia” Utara-Timur Aceh. Beberapa komunitas masyarakat Barat-Selatan Aceh adalah berasal dari Utara-Timur (baca; Pidie dan Aceh Besar), bahkan kerajaan di Barat-Selatan Aceh semuanya di bawah genggaman birokrasi Utara-Timur, misalnya Meulaboh.
Teuku Tjik Lila Perkasa menjadi utusan Sultan Aceh untuk memungut upeti Sultan Aceh di bagian Barat dan Selatan Aceh adalah berasal dari Aceh Besar. Kemudian, Teuku Dighara adalah utusan Sultan ke Meulaboh untuk menguatkan sistem pemerintahan versi Sultan Aceh juga berdarah Pidie. Lalu, terkait masalah Syariat Islam, Sultan juga mengutus Teuku Tjut Din dengan gelar Al Mukhtasim Bilah sebagai kadi Sultan Aceh di Meulaboh yang juga wakil Sultan di Meulaboh dari Aceh Besar.
Orang di Barat-Selatan Aceh sangat plural, tidak homogen, karena memang terdiri dari banyak suku dan bahasa, sama dengan masyarakat di poros tengah Aceh. Dulu, wilayah Barat-Selatan ini hanyalah satu kabupaten yaitu Aceh Barat, kemudian dimekarkan menjadi Aceh Barat dan Selatan, kemudian Barat pecah lagi menjadi Aceh Barat, Simuelue, Aceh Jaya, Nagan Raya, Selatan pecah lagi menjadi Aceh Selatan, Singkil, Subulussalam, dapat dikatakan sebenarnya wilayah barat dan selatan sekarang adalah pembamgunan bupati yang naik status jadi kabupaten.
Harus disadari, bahwa wilayah ini mengalami “terlambat sejarah” dibandingkan dengan Timur -Utara Aceh, kerajaan-kerajaan utama di Aceh lahir di utara-timur, dengan kata lainnya dari sanalah sistem pemerintah bergulir, dari Pase, Pidir, Darusalam kemudian barulah ke Daya dan seterusnya. Utara-Timur pula yang pertama jadi incaran agresi Belanda kemudian setelah Kutaraja diambil alih, barulah Belanda melirik ke Barat-Selatan. Demikian juga dengan jumlah penduduk, kota dan bahkan kecamatan di Utara-Timur lebih ramai dan hidup, sepanjang jalur Aceh kereta api, suasana malam di kecamatn sangat hidup, di Barat-Selatan hanya ibukota yang sedikit ramai.
Catatan sejarah menyatakan bahwa orang Utara-Timurlah yang mengajarkan akar budaya kepada masyarakat Barat-Selatan. Orang Barat-Selatan tidak punya jiwa pemeberontakan, tetapi semangat ini diadopsi dari Utara-Timur sehingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun tumbuh di Barat-Selatan ketika itu. Demikian juga Darul Islam juga berasal dari Utara-Timur Aceh, wilayah Barat-Selatan dengan senang hati mengikutinya.
Di masa Belanda adalah masa “fanatisme” Barat-Selatan untuk membela kepentingan Aceh dari penekanan kafir dengan risiko yang sangat besar yang harus dilakukan oleh pantai barat Aceh dengan mengorbankan bisnis lada dan kapur barus karena blokade Belanda (ini juga yang membuat Teuku Umar berdamai dengan Belanda pada 1883 untuk melancarkan ekspor lada tersebut). Masa kemerdekaan, Barat-Selatan Aceh ikut serta pada masa “solidaritas” untuk membela Daud Beureueh yang merasa “terhina” dengan kebijakan Sumatera Utara atas pencopotan jabatan dan pengambil-alihan mobil dinas beliau yang kemudian berakhir dengan leburnya Aceh ke Sumatera Utara yang direspons Daud Beureuh dengan pemberontakan Darul Islam (DI).
Mengapa ingin pisah?
Kemudian Barat-Selatan juga masuk dalam masa “simpati” atas kebijakan Orde Baru atas apa yang menimpa saudara-saudara di Utara-Timur pada masa konflik berakhir damai dengan MoU Helsinki. Dengan senang hati orang Barat-Selatan Aceh mengikuti hentak dan ‘lenggang-lenggok’ orang-orang yang sudah duluan pintar dari Utara-Timur. Tetapi kemudian setelah Aceh mendapatkan status otonomi khusus dengan uang yang melimpah, mengapa ada keinginan untuk memisahkan diri Barat-Selatan begitu besar?
Pertama masalah ketertinggalan. Walaupun tidak setua dan seteguh Utara-Timur dalam mengambil inisiatif dalam sejarah Aceh secara keseluruhan, wilayah Barat-Selatan adalah wilayah yang pernah maju pada masa lalu dalam hal perkebunan seperti lada, kapur barus dan pala serta cengkeh dan sangat agresif dalam membantu Sultan dalam melawan Belanda. Wilayah ini penuh ketertinggalan, baru sangat terbuka setelah rakit dibebaskan oleh Gubernur Ibrahim Hasan, the real governor untuk masyarakat Barat-Selatan masa itu.
Perlu dipercepat upaya-upaya meningkatkan infrastruktur, wilayah ini juga baru saja memiliki pusat tamadun yaitu Universitas Teuku Umar (UTU) yang belum negeri dan masih bayi yang perlu disusui dengan serius oleh provinsi sehingga akan membuat SDM wilayah ini sama tinggi dengan saudara-saudara di Utara-Timur. Kegiatan-kegiatan perdagangan juga sangat tergantung Medan, perlu kebijakan dalam membangun sistem pemasaran yang dulu pernah menjadi andalan sampai ke Penang, Port Klang dan Satun Port di Thailand, lihat bekas-bekas itu masih ada, toko toko batu di Pasar Aceh Meulaboh sama mirip dengan toko-toko batu yang ada di Penang di depan Komstar.
Kedua, adanya distorsi dan ketidaksepakatan dalam pemahaman terhadap gerakan dan sejarah di Aceh yang menyatakan seolah-olah orang Aceh itu mereka yang berbahasa Aceh saja. Padahal, di wilayah Barat-Selatan dan poros Tengah Aceh banyak saudara-saudara kita yang memiliki kultur dan bahasa yang berbeda, ini berakibat menimbulkan polemik dalam kebijakan terhadap kabupaten/kota, bendera, lembaga adat dan lainnya. Karenanya perlu dibuka budaya dialog dan kompromi untuk mengisi dan menyemangati perdamaian ini.
Masalah lainnya, seperti peran birokrasi tidak menjadi isu yang penting. Mereka di poros Tengah dan Barat-Selatan seakan menyadari betul bahwa tampuk pemerintahan di Banda Aceh tidak akan pernah diraih. Ini seperti Presiden RI yang harus berasal dari etnis Jawa. Tetapi langkah Gubernur Aceh yang telah menunjuk seorang Sekda dari wilayah poros Tengah, Barat-Selatan sudah memadai.
Dengan demikian mencari solusi untuk percepatan pembangunan wilayah Barat-Selatan dan poros Tengah adalah satu solusi di masa datang sekaligus adanya semangat untuk memandang mereka berbahasa Aneuk Jamee, Gayo, Simuelue, Kluet dan lainnya adalah penghuni rumah Aceh bukan tamu yang sedang menunggu di teras rumah Aceh adalah sikap yang diperlukan dan dimiliki oleh mereka yang ada di Utara-Timur. Seminar yang dilaksanakan hari ini adalah satu solusi dan upaya mencari jawaban tersebut. Semoga!
* Teuku Dadek, Pengamat Sosial dan Budaya, tinggal di Meulaboh. Aceh Barat. Email: tadadek@gmail.com
Setelah menguasai “Aceh Lini Konsentrasi” pada agresi kedua 1874 dan seterusnya, Belanda masih memperkuat diri di seputar Uleelheue dan Kutaraja, belum terpikir untuk menguasai wilayah Barat-Selatan. Baru pada 1876 Belanda mulai melakukan perluasan dengan senjata walaupun sebelumnya mereka melakukan upaya aneksasi melalui korte verklaring (Pernjajian Pendek) dengan uleebalang kecil di pantai Barat-Selatan Aceh. Namun dalam agresi ke Banda Aceh itu, pasukan dari Meulaboh dan sekitar pantai Barat sudah ikut serta memperkuat pertahanan Aceh, demikian juga dengan mereka yang berasal dari Utara-Timur Aceh.
Sejak pendaratan pertama dan saat Belanda ingin menyerang Meulaboh melalui Krueng Meureubo pada 1878, Teuku Umar telah melakukan kampanye perang ke Belanda dengan membentuk pasukan dan mengajak masyarakat pantai Barat Aceh untuk ikut berperang dalam rangka membela kepentingan Aceh dan Sultan dalam sebuah kerangka prang sabi. Beliau saat itu adalah Keuchik di Desa Kampung Darat di tepi Krueng Meureubo juga bertindak selaku Panglima Prang Meulaboh bersama Teuku Tjik Mansur terus melakukan tur dari Meulaboh, Lhok Bubon, Rigaih, Panga, Leupung, Daya akhirnya sampai ke Uleelheue mengajak dan melatih rakyat untuk membela tanah Aceh tercinta (baca; Muhamad Said dan Denys Lombard).
Hubungan sejarah
Menarik untuk melihat hubungan sejarah antara Utara-Timur dengan Barat-Selatan Aceh. Wilayah Barat dan Selatan Aceh sebenarnya adalah lebih muda, bisa dikatakan pengikut “setia” Utara-Timur Aceh. Beberapa komunitas masyarakat Barat-Selatan Aceh adalah berasal dari Utara-Timur (baca; Pidie dan Aceh Besar), bahkan kerajaan di Barat-Selatan Aceh semuanya di bawah genggaman birokrasi Utara-Timur, misalnya Meulaboh.
Teuku Tjik Lila Perkasa menjadi utusan Sultan Aceh untuk memungut upeti Sultan Aceh di bagian Barat dan Selatan Aceh adalah berasal dari Aceh Besar. Kemudian, Teuku Dighara adalah utusan Sultan ke Meulaboh untuk menguatkan sistem pemerintahan versi Sultan Aceh juga berdarah Pidie. Lalu, terkait masalah Syariat Islam, Sultan juga mengutus Teuku Tjut Din dengan gelar Al Mukhtasim Bilah sebagai kadi Sultan Aceh di Meulaboh yang juga wakil Sultan di Meulaboh dari Aceh Besar.
Orang di Barat-Selatan Aceh sangat plural, tidak homogen, karena memang terdiri dari banyak suku dan bahasa, sama dengan masyarakat di poros tengah Aceh. Dulu, wilayah Barat-Selatan ini hanyalah satu kabupaten yaitu Aceh Barat, kemudian dimekarkan menjadi Aceh Barat dan Selatan, kemudian Barat pecah lagi menjadi Aceh Barat, Simuelue, Aceh Jaya, Nagan Raya, Selatan pecah lagi menjadi Aceh Selatan, Singkil, Subulussalam, dapat dikatakan sebenarnya wilayah barat dan selatan sekarang adalah pembamgunan bupati yang naik status jadi kabupaten.
Harus disadari, bahwa wilayah ini mengalami “terlambat sejarah” dibandingkan dengan Timur -Utara Aceh, kerajaan-kerajaan utama di Aceh lahir di utara-timur, dengan kata lainnya dari sanalah sistem pemerintah bergulir, dari Pase, Pidir, Darusalam kemudian barulah ke Daya dan seterusnya. Utara-Timur pula yang pertama jadi incaran agresi Belanda kemudian setelah Kutaraja diambil alih, barulah Belanda melirik ke Barat-Selatan. Demikian juga dengan jumlah penduduk, kota dan bahkan kecamatan di Utara-Timur lebih ramai dan hidup, sepanjang jalur Aceh kereta api, suasana malam di kecamatn sangat hidup, di Barat-Selatan hanya ibukota yang sedikit ramai.
Catatan sejarah menyatakan bahwa orang Utara-Timurlah yang mengajarkan akar budaya kepada masyarakat Barat-Selatan. Orang Barat-Selatan tidak punya jiwa pemeberontakan, tetapi semangat ini diadopsi dari Utara-Timur sehingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun tumbuh di Barat-Selatan ketika itu. Demikian juga Darul Islam juga berasal dari Utara-Timur Aceh, wilayah Barat-Selatan dengan senang hati mengikutinya.
Di masa Belanda adalah masa “fanatisme” Barat-Selatan untuk membela kepentingan Aceh dari penekanan kafir dengan risiko yang sangat besar yang harus dilakukan oleh pantai barat Aceh dengan mengorbankan bisnis lada dan kapur barus karena blokade Belanda (ini juga yang membuat Teuku Umar berdamai dengan Belanda pada 1883 untuk melancarkan ekspor lada tersebut). Masa kemerdekaan, Barat-Selatan Aceh ikut serta pada masa “solidaritas” untuk membela Daud Beureueh yang merasa “terhina” dengan kebijakan Sumatera Utara atas pencopotan jabatan dan pengambil-alihan mobil dinas beliau yang kemudian berakhir dengan leburnya Aceh ke Sumatera Utara yang direspons Daud Beureuh dengan pemberontakan Darul Islam (DI).
Mengapa ingin pisah?
Kemudian Barat-Selatan juga masuk dalam masa “simpati” atas kebijakan Orde Baru atas apa yang menimpa saudara-saudara di Utara-Timur pada masa konflik berakhir damai dengan MoU Helsinki. Dengan senang hati orang Barat-Selatan Aceh mengikuti hentak dan ‘lenggang-lenggok’ orang-orang yang sudah duluan pintar dari Utara-Timur. Tetapi kemudian setelah Aceh mendapatkan status otonomi khusus dengan uang yang melimpah, mengapa ada keinginan untuk memisahkan diri Barat-Selatan begitu besar?
Pertama masalah ketertinggalan. Walaupun tidak setua dan seteguh Utara-Timur dalam mengambil inisiatif dalam sejarah Aceh secara keseluruhan, wilayah Barat-Selatan adalah wilayah yang pernah maju pada masa lalu dalam hal perkebunan seperti lada, kapur barus dan pala serta cengkeh dan sangat agresif dalam membantu Sultan dalam melawan Belanda. Wilayah ini penuh ketertinggalan, baru sangat terbuka setelah rakit dibebaskan oleh Gubernur Ibrahim Hasan, the real governor untuk masyarakat Barat-Selatan masa itu.
Perlu dipercepat upaya-upaya meningkatkan infrastruktur, wilayah ini juga baru saja memiliki pusat tamadun yaitu Universitas Teuku Umar (UTU) yang belum negeri dan masih bayi yang perlu disusui dengan serius oleh provinsi sehingga akan membuat SDM wilayah ini sama tinggi dengan saudara-saudara di Utara-Timur. Kegiatan-kegiatan perdagangan juga sangat tergantung Medan, perlu kebijakan dalam membangun sistem pemasaran yang dulu pernah menjadi andalan sampai ke Penang, Port Klang dan Satun Port di Thailand, lihat bekas-bekas itu masih ada, toko toko batu di Pasar Aceh Meulaboh sama mirip dengan toko-toko batu yang ada di Penang di depan Komstar.
Kedua, adanya distorsi dan ketidaksepakatan dalam pemahaman terhadap gerakan dan sejarah di Aceh yang menyatakan seolah-olah orang Aceh itu mereka yang berbahasa Aceh saja. Padahal, di wilayah Barat-Selatan dan poros Tengah Aceh banyak saudara-saudara kita yang memiliki kultur dan bahasa yang berbeda, ini berakibat menimbulkan polemik dalam kebijakan terhadap kabupaten/kota, bendera, lembaga adat dan lainnya. Karenanya perlu dibuka budaya dialog dan kompromi untuk mengisi dan menyemangati perdamaian ini.
Masalah lainnya, seperti peran birokrasi tidak menjadi isu yang penting. Mereka di poros Tengah dan Barat-Selatan seakan menyadari betul bahwa tampuk pemerintahan di Banda Aceh tidak akan pernah diraih. Ini seperti Presiden RI yang harus berasal dari etnis Jawa. Tetapi langkah Gubernur Aceh yang telah menunjuk seorang Sekda dari wilayah poros Tengah, Barat-Selatan sudah memadai.
Dengan demikian mencari solusi untuk percepatan pembangunan wilayah Barat-Selatan dan poros Tengah adalah satu solusi di masa datang sekaligus adanya semangat untuk memandang mereka berbahasa Aneuk Jamee, Gayo, Simuelue, Kluet dan lainnya adalah penghuni rumah Aceh bukan tamu yang sedang menunggu di teras rumah Aceh adalah sikap yang diperlukan dan dimiliki oleh mereka yang ada di Utara-Timur. Seminar yang dilaksanakan hari ini adalah satu solusi dan upaya mencari jawaban tersebut. Semoga!
* Teuku Dadek, Pengamat Sosial dan Budaya, tinggal di Meulaboh. Aceh Barat. Email: tadadek@gmail.com
No comments:
Post a Comment