Moskow, Musso, dan Madiun
Menarik untuk melihat dan membaca buku yang ditulis oleh Larisa M. Efimova, berjudul Stalin and Indonesia: Soviet Policy towards Indonesia, 1945–1953: Unknown Pages, yang diterbitkan di Moskow pada tahun 2004. Efimova juga menerjemahkan bagian dari buku itu ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan sebagai artikel jurnal. Hal itu dapat dibaca antara lain dalam artikel yang dimuat oleh Jurnal Cold War History (Volume 5 No. 1, 2005) yang berjudul “Stalin and the Revival of the Communist Party of Indonesia.”
Efimova adalah dosen dan Kepala Departemen Pengkajian Asia pada Moscow State Institute of International Relations (MGIMO). Efimova telah mempelajari Indonesia sejak tahun 1960-an dan antara lain ia telah meneliti dan menulis tentang peran Islam dalam masyarakat dan politik Indonesia. Namun dalam terbitan itu, ia menawarkan wawasan baru yang penting tentang peran yang sangat berbeda dari kekuatan transnasional dalam sejarah Indonesia melalui pemeriksaan seksama bahan dokumenter yang sebelumnya tidak dapat diakses di arsip-arsip Rusia di Moskow.
Sumber-sumber yang menarik dalam penelitian Efimova ini ada beberapa hal. Pertama, ia memperoleh data mengenai arsip hubungan luar negeri Asia Tenggara dari Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet (CPSU) untuk sejarah awal periode pasca perang. Di sini ia telah menggunakan banyak dokumen internal birokrasi yaitu ( 1 ) catatan dan surat yang ditulis oleh Musso selama tinggal di Moskow dan saat kembali ke Indonesia pada tahun 1948, dan ( 2 ) korespondensi dan catatan yang berasal dari Communistische Partij Nederland (CPN, Partai Komunis Belanda), termasuk diskusi tentang Indonesia antara pemimpin CPN Paul de Groot dan Mikhail Suslov, yang merupakan anggota garis keras Sekretariat Komite Sentral CPSU (dan kemudian kepala ideolog partai dan “sekretaris kedua” di bawah Brezhnev). Kedua, Efimova juga mengacu kebijakan delegasi Soviet dalam menjalin kontak dengan Indonesia dan korespondensi dari perwakilan Soviet selama perjalanan di Indonesia. Ketiga, Efimova memanfaatkan bahan-bahan yang belum teruji dari arsip mantan pemimpin Soviet Stalin, termasuk telegram yang dikirim oleh Stalin di bawah nama samaran “Filippov” untuk PKI melalui perantaraan Partai Komunis China di Beijing pada awal 1950-an.
Temuan Efimova terlalu kompleks untuk diringkas bagi pembaca non-Rusia dan ada kritik kelemahan translasi buku itu ke dalam bahasa Inggris. Tapi hal penting yang dielaborasi mengenai peran sosialisme revolusioner transnasional di tahun-tahun penting sejarah Indonesia menjadi amat berharga untuk dilewatkan. Di sisi lain, cenderung untuk menggambarkan tingkat fluktuasi kepentingan Soviet di Indonesia dan berbagai kehangatan, kedalaman, dan keluasan hubungan Soviet dengan PKI selama periode ini.
Kontribusi berikutnya yang dibuat oleh Efimova adalah menyangkut peran Soviet dalam pengembalian kader PKI Musso dari lpengasingan di Uni Soviet ke Indonesia pada pertengahan 1948 dan partisipasi selanjutnya dalam kejadian “Pemberontakan Madiun” pada September tahun yang sama. Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya yang bernada spekulatif, Efimova memiliki setumpuk sumber arsip valid dan dalam beberapa ukuran bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional sebelumnya mengenai “instruksi” Moskow untuk Musso . Pada bulan Januari tahun 1948, Musso telah terlibat dalam perdebatan dengan pengurus PKI yang melakukan kritik kepada pejabat Soviet di Moskow karena gagal untuk “mempropagandakan atau mempopulerkan” mengenai apa yang disebut membagi dunia menjadi “dua kubu” seperti yang diartikulasikan pada bulan September tahun 1947 oleh Andrei Zhdanov. Para pemuka PKI, menurut Musso dalam laporan yang disampaikan kepada Komite Sentral, berusaha untuk low profile dalam pemerintahan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, menyamarkan kekuatan komunis di kabinet, angkatan bersenjata, dan organ-organ republik yang lain dengan mendispersikan kader dan pasukan di antara berbagai pihak terafiliasi.
Bersamaan dengan mengecilnya kekuatan komunis, Musso berpendapat, pendekatan dengan arena internasional adalah masalah kebutuhan taktis dalam menghadapi meningkatnya propaganda anti-komunis dan anti-Soviet dan kebijakan Amerika sehubungan kemerdekaan Indonesia. Tetapi dengan reorganisasi pemerintahan Sjarifuddin pada bulan November tahun 1947, Musso menunjuknya sebagai makin kuatnya PKI karena menunggu “dalam bayang-bayang” dan terus mengumpulkan kekuatan bersenjata dan dukungan rakyat.
Dengan jatuhnya pemerintah Sjarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948, menjadi hari yang sama dengan laporan Musso ke Komite Sentral. Musso jelas mengalami kerugian kredibilitas, seperti yang diungkapkan dalam substansi dokumen berikutnya yang disampaikan oleh pejabat bagian hubungan luar negeri dari Komite Sentral. Paling penting dalam hal ini adalah laporan kepada Politbiro pada Februari 1948 oleh Plishevsky, kepala sektor di Asia Tenggara dari bagian hubungan luar negeri dari Komite Sentral. Plishevsky mengkritik taktik PKI bawah pemerintahan Sjarifuddin, yang menurutnya, telah menyebabkan “berkurangnya peran nyata Partai Komunis dan penyempitan kapasitas untuk hubungan langsung dengan massa rakyat, yang tidak memfasilitasi perluasan pengaruh Partai Komunis di kalangan masyarakat.“
Pada bulan Mei tahun 1948, Musso menyusun laporan ke Moskow sehubungan pertemuan yang diadakan di Praha antara dirinya, Suripno (pengurus PKI), dan pemimpin Partai Komunis Belanda, Paul de Groot. Pertemuan ini telah menghasilkan dokumen yang berjudul ” Tugas Fundamental kaum Komunis di Indonesia” (Fundamental Tasks of the Communists in Indonesia). Dokumen ini membahas keharusan partai menjadi “partai tunggal terpadu dari aksi massa Indonesia” dan menciptakan “Front Nasional” sebagai organisasi massa dengan basis dukungan yang seluas-luasnya. Ada seruan paksa kepada pemerintah Hatta yang baru dibentuk untuk menyusun “pemerintah persatuan nasional” di mana PKI akan diwakili, kecaman terhadap Perjanjian Renville , dan negosiasi dengan Belanda untuk “pengakuan penuh dan realisasi hak-hak berdaulat Indonesia Serikat atas seluruh wilayah Indonesia.”
Atas dokumen tersebut, Musso berpendapat, bahwa apa yang dipaparkan di dalamnya “Hanya mewakili identifikasi dasar tugas-tugas yang saya harus menyelesaikan di Indonesia. Tidak diragukan lagi, ini adalah titik balik utama. Saya berharap bahwa rekan Indonesia saya akan memahami hal ini dan mengikut saya.” Musso menawarkan dokumen itu sebagai sarannya sendiri untuk perubahan dalam strategi PKI. Ia melakukannya untuk menekankan dukungan dari pemimpin Partai Komunis Belanda, de Groot. “Struktur organisasi kerja ilegal di wilayah yang diduduki oleh Belanda dari Indonesia dan metode memimpin pekerjaan ini,” Musso menyatakan, “didasarkan pada pengalaman kerja kawan de Groot pada masa pendudukan di Belanda dan pengalaman saya kerja ilegal di Indonesia pada 1935-1936.”
Dalam pertemuan di Praha, Musso mengaku, de Groot pada mulanya bertahan dalam mempertahankan garis CPN yang mendukung kerjasama antara Belanda dan Indonesia. Tapi akhirnya mengalah, setuju untuk menawarkan dukungan CPN untuk kemerdekaan Indonesia, asalkan Belanda akan menikmati hubungan ekonomi dan budaya istimewa dengan bekas jajahannya. Menutup suratnya dengan referensi hangat de Groot dan kutipan yang cocok dari pidato
Zhdanov (1947), Musso menyatakan harapan bahwa rencananya akan ditindaklanjuti sekembalinya ke Indonesia.
Dengan demikian, Efimova menyimpulkan, “rencana Musso di Praha sampai batas yang signifikan merupakan inisiatif sendiri secara independen dan tidak merupakan ‘instruksi Moskow.” Untuk mendukung kesimpulan ini, ia mengutip arsip yang menguraikan kekhawatiran bagian hubungan luar negeri Komite Sentral di Moskow setelah menerima laporan Musso dari Praha, serta catatan dari pertemuan antara pemimpin Partai Komunis Belanda de Groot dan Sekretaris Komite Sentral Soviet Mikhail Suslov pada Oktober 1948, yang membenarkan perubahan kebijakan Partai Komunis Belanda terhadap Indonesia setelah pertemuan di Praha pada musim semi tahun yang sama. Efimova juga mencatat dengan nada kritis atas substansi memorandum CPN yang disampaikan kepada Suslov sebelum pertemuannya dengan de Groot.
Secara keseluruhan, penelitian Efimova itu efektif untuk meninjau kembali interpretasi resmi kalangan nasionalis dan anti-komunis Indonesia yang menganggap bahwa pemberontakan Madiun pada September 1948 sebagai produk yang diatur oleh Soviet dengan memobilisasi PKI. Hampir 50 tahun kemudian, intepretasi itu sebenarnya telah ditentang oleh Ruth McVey dengan rumusan yang serupa dengan kajian Efimova tersebut.
Mas Ishar
Efimova adalah dosen dan Kepala Departemen Pengkajian Asia pada Moscow State Institute of International Relations (MGIMO). Efimova telah mempelajari Indonesia sejak tahun 1960-an dan antara lain ia telah meneliti dan menulis tentang peran Islam dalam masyarakat dan politik Indonesia. Namun dalam terbitan itu, ia menawarkan wawasan baru yang penting tentang peran yang sangat berbeda dari kekuatan transnasional dalam sejarah Indonesia melalui pemeriksaan seksama bahan dokumenter yang sebelumnya tidak dapat diakses di arsip-arsip Rusia di Moskow.
Sumber-sumber yang menarik dalam penelitian Efimova ini ada beberapa hal. Pertama, ia memperoleh data mengenai arsip hubungan luar negeri Asia Tenggara dari Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet (CPSU) untuk sejarah awal periode pasca perang. Di sini ia telah menggunakan banyak dokumen internal birokrasi yaitu ( 1 ) catatan dan surat yang ditulis oleh Musso selama tinggal di Moskow dan saat kembali ke Indonesia pada tahun 1948, dan ( 2 ) korespondensi dan catatan yang berasal dari Communistische Partij Nederland (CPN, Partai Komunis Belanda), termasuk diskusi tentang Indonesia antara pemimpin CPN Paul de Groot dan Mikhail Suslov, yang merupakan anggota garis keras Sekretariat Komite Sentral CPSU (dan kemudian kepala ideolog partai dan “sekretaris kedua” di bawah Brezhnev). Kedua, Efimova juga mengacu kebijakan delegasi Soviet dalam menjalin kontak dengan Indonesia dan korespondensi dari perwakilan Soviet selama perjalanan di Indonesia. Ketiga, Efimova memanfaatkan bahan-bahan yang belum teruji dari arsip mantan pemimpin Soviet Stalin, termasuk telegram yang dikirim oleh Stalin di bawah nama samaran “Filippov” untuk PKI melalui perantaraan Partai Komunis China di Beijing pada awal 1950-an.
Temuan Efimova terlalu kompleks untuk diringkas bagi pembaca non-Rusia dan ada kritik kelemahan translasi buku itu ke dalam bahasa Inggris. Tapi hal penting yang dielaborasi mengenai peran sosialisme revolusioner transnasional di tahun-tahun penting sejarah Indonesia menjadi amat berharga untuk dilewatkan. Di sisi lain, cenderung untuk menggambarkan tingkat fluktuasi kepentingan Soviet di Indonesia dan berbagai kehangatan, kedalaman, dan keluasan hubungan Soviet dengan PKI selama periode ini.
Kontribusi berikutnya yang dibuat oleh Efimova adalah menyangkut peran Soviet dalam pengembalian kader PKI Musso dari lpengasingan di Uni Soviet ke Indonesia pada pertengahan 1948 dan partisipasi selanjutnya dalam kejadian “Pemberontakan Madiun” pada September tahun yang sama. Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya yang bernada spekulatif, Efimova memiliki setumpuk sumber arsip valid dan dalam beberapa ukuran bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional sebelumnya mengenai “instruksi” Moskow untuk Musso . Pada bulan Januari tahun 1948, Musso telah terlibat dalam perdebatan dengan pengurus PKI yang melakukan kritik kepada pejabat Soviet di Moskow karena gagal untuk “mempropagandakan atau mempopulerkan” mengenai apa yang disebut membagi dunia menjadi “dua kubu” seperti yang diartikulasikan pada bulan September tahun 1947 oleh Andrei Zhdanov. Para pemuka PKI, menurut Musso dalam laporan yang disampaikan kepada Komite Sentral, berusaha untuk low profile dalam pemerintahan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, menyamarkan kekuatan komunis di kabinet, angkatan bersenjata, dan organ-organ republik yang lain dengan mendispersikan kader dan pasukan di antara berbagai pihak terafiliasi.
Bersamaan dengan mengecilnya kekuatan komunis, Musso berpendapat, pendekatan dengan arena internasional adalah masalah kebutuhan taktis dalam menghadapi meningkatnya propaganda anti-komunis dan anti-Soviet dan kebijakan Amerika sehubungan kemerdekaan Indonesia. Tetapi dengan reorganisasi pemerintahan Sjarifuddin pada bulan November tahun 1947, Musso menunjuknya sebagai makin kuatnya PKI karena menunggu “dalam bayang-bayang” dan terus mengumpulkan kekuatan bersenjata dan dukungan rakyat.
Dengan jatuhnya pemerintah Sjarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948, menjadi hari yang sama dengan laporan Musso ke Komite Sentral. Musso jelas mengalami kerugian kredibilitas, seperti yang diungkapkan dalam substansi dokumen berikutnya yang disampaikan oleh pejabat bagian hubungan luar negeri dari Komite Sentral. Paling penting dalam hal ini adalah laporan kepada Politbiro pada Februari 1948 oleh Plishevsky, kepala sektor di Asia Tenggara dari bagian hubungan luar negeri dari Komite Sentral. Plishevsky mengkritik taktik PKI bawah pemerintahan Sjarifuddin, yang menurutnya, telah menyebabkan “berkurangnya peran nyata Partai Komunis dan penyempitan kapasitas untuk hubungan langsung dengan massa rakyat, yang tidak memfasilitasi perluasan pengaruh Partai Komunis di kalangan masyarakat.“
Pada bulan Mei tahun 1948, Musso menyusun laporan ke Moskow sehubungan pertemuan yang diadakan di Praha antara dirinya, Suripno (pengurus PKI), dan pemimpin Partai Komunis Belanda, Paul de Groot. Pertemuan ini telah menghasilkan dokumen yang berjudul ” Tugas Fundamental kaum Komunis di Indonesia” (Fundamental Tasks of the Communists in Indonesia). Dokumen ini membahas keharusan partai menjadi “partai tunggal terpadu dari aksi massa Indonesia” dan menciptakan “Front Nasional” sebagai organisasi massa dengan basis dukungan yang seluas-luasnya. Ada seruan paksa kepada pemerintah Hatta yang baru dibentuk untuk menyusun “pemerintah persatuan nasional” di mana PKI akan diwakili, kecaman terhadap Perjanjian Renville , dan negosiasi dengan Belanda untuk “pengakuan penuh dan realisasi hak-hak berdaulat Indonesia Serikat atas seluruh wilayah Indonesia.”
Atas dokumen tersebut, Musso berpendapat, bahwa apa yang dipaparkan di dalamnya “Hanya mewakili identifikasi dasar tugas-tugas yang saya harus menyelesaikan di Indonesia. Tidak diragukan lagi, ini adalah titik balik utama. Saya berharap bahwa rekan Indonesia saya akan memahami hal ini dan mengikut saya.” Musso menawarkan dokumen itu sebagai sarannya sendiri untuk perubahan dalam strategi PKI. Ia melakukannya untuk menekankan dukungan dari pemimpin Partai Komunis Belanda, de Groot. “Struktur organisasi kerja ilegal di wilayah yang diduduki oleh Belanda dari Indonesia dan metode memimpin pekerjaan ini,” Musso menyatakan, “didasarkan pada pengalaman kerja kawan de Groot pada masa pendudukan di Belanda dan pengalaman saya kerja ilegal di Indonesia pada 1935-1936.”
Dalam pertemuan di Praha, Musso mengaku, de Groot pada mulanya bertahan dalam mempertahankan garis CPN yang mendukung kerjasama antara Belanda dan Indonesia. Tapi akhirnya mengalah, setuju untuk menawarkan dukungan CPN untuk kemerdekaan Indonesia, asalkan Belanda akan menikmati hubungan ekonomi dan budaya istimewa dengan bekas jajahannya. Menutup suratnya dengan referensi hangat de Groot dan kutipan yang cocok dari pidato
Zhdanov (1947), Musso menyatakan harapan bahwa rencananya akan ditindaklanjuti sekembalinya ke Indonesia.
Dengan demikian, Efimova menyimpulkan, “rencana Musso di Praha sampai batas yang signifikan merupakan inisiatif sendiri secara independen dan tidak merupakan ‘instruksi Moskow.” Untuk mendukung kesimpulan ini, ia mengutip arsip yang menguraikan kekhawatiran bagian hubungan luar negeri Komite Sentral di Moskow setelah menerima laporan Musso dari Praha, serta catatan dari pertemuan antara pemimpin Partai Komunis Belanda de Groot dan Sekretaris Komite Sentral Soviet Mikhail Suslov pada Oktober 1948, yang membenarkan perubahan kebijakan Partai Komunis Belanda terhadap Indonesia setelah pertemuan di Praha pada musim semi tahun yang sama. Efimova juga mencatat dengan nada kritis atas substansi memorandum CPN yang disampaikan kepada Suslov sebelum pertemuannya dengan de Groot.
Secara keseluruhan, penelitian Efimova itu efektif untuk meninjau kembali interpretasi resmi kalangan nasionalis dan anti-komunis Indonesia yang menganggap bahwa pemberontakan Madiun pada September 1948 sebagai produk yang diatur oleh Soviet dengan memobilisasi PKI. Hampir 50 tahun kemudian, intepretasi itu sebenarnya telah ditentang oleh Ruth McVey dengan rumusan yang serupa dengan kajian Efimova tersebut.
Mas Ishar
No comments:
Post a Comment