Kisah Indira Gandhi Mencari Harta Karun

Pada masa pemerintahan Indira Gandhi (1966-1977 dan 1980-1984), pemerintah India pernah mencoba untuk memperoleh harta karun. Pakistan pun ingin memperoleh bagian dari upaya pencaharian itu. Tahun 1976, dalam kurun waktu di mana Indira memberlakukan negara dalam keadaan darurat, sang Perdana Menteri memerintahkan Angkatan Darat India untuk mencari harta karun di benteng Jaigarh, yang masih dikuasa oleh kerajaan Jaipur. Suatu legenda yang mengemuka menyebutkan bahwa Man Sight I (raja yang berkuasa pada akhir abad ke-16) telah menyembunyikan setumpuk harta karun dalam jumlah besar.
Hal itu diungkapkan dalam sebuah buku sejarah yang berjudul India-Pakistan Relations (1947-2007), yang diedit oleh Avtar Sigh Bhasin dan diterbitkan pada awal 2013. Buku itu kini menjadi salah satu bacaan wajib bagi program studi sejarah di India.
Sejak zaman awal India telah memikat para pemerhati sejarah dengan mimpi kekayaan yang tak terhitung. Legenda yang dipercaya mengatakan bahwa kekayaan itu berasal dari negara ketika menjadi gudang besar rempah-rempah sehingga para raja dan bangsawan kekayaan emas dan perak yang berlimpah, termasuk permata indah dan batu mulia yang dikumpulkan selama berabad-abad melalui invasi dan penaklukan. Sayangnya, banyak diantara kekayaan itu menyusut seiring dengan perkembangan waktu. Sebagian hilang dirampas oleh pihak yang memenangkan pertempuran, sementara sebagian yang lain dijarah selama periode peperangan antar kerajaan. Bahkan ada kasus di mana tempat penyimpanan yang terdiri dari kekayaan yang tak terhitung itu lalu menghilang tanpa bekas.
Benteng Jaigarh merupakan salah satu lokasi yang dipercaya menjadi tempat penimbunan harta karun dalam jumlah besar. Wilayah ini merupakan daerah pelabuhan besar pada masa kerajaan Jaipur dan sempat ditutup hampir 70 tahun karena adanya desas-desus sebagai tempat penyimpanan harta karun itu. Benteng itu sendiri tidak termasuk dalam otoritas Badan Arkeologi India akan tetapi masih dikuasai oleh keluarga Jaipur. Pada tahun 1940, Maharaja Sawai Man Singh II, dinasti Jaipur, menikah dengan Gayatri Devi.
Gayatri Devi dilahirkan di Inggris pada 23 Mei 1919 dan telah meninggal dunia pada 29 Juli 2009 yang lalu dalam usia 90 tahun. Putri Gayatri Devi lahir sebagai anak keempat dari penguasa Cooch Behar di India Timur. Masa kecilnya dibentuk oleh pengaruh dua wanita yang luar biasa yaitu ibunya, permaisuri Cooch Behar, yang menjalankan pemerintahan untuk lebih dari satu dekade setelah kematian ayahnya pada tahun 1922, dan yang lain adalah nenek dari pihak ibu, permaisuri Baroda, yang suaminya berhasil mendorong Baroda menjadi kerajaan paling maju di India.
Ketika Gayatri Devi berumur 12 tahun, dia terpkiat dengan pemuda paling glamor di India, Maharaja Jaipur, yang kala itu berusia 21 tahun. Sang pemuda tidak hanya sangat kaya dan tampan tapi juga pemain polo tangguh dan memimpin tim polo Jaipur meraih kemenangan di setiap turnamen. Maharaja Man ​​Singh II sudah punya 2 istri dan keduanya dinikahi karena alasan politik, tapi ini tidak mencegahnya untuk dari menjadi terpikat dengan Gayatri Devi.
Ia menjadi permaisuri Jaipur pada tahun 1939-1970. Sesudah kemerdekaan India, Jaipur bergabung dengan 18 kerajaan lokal lain membentuk negara bagian Rajasthan dan beribukota di Jaipur City. Maharaja Man Singh II kemudian menjadi Gubernur tetapi jelas bahwa kekuasaannya diatur oleh Partai Konggres. Pada tahun 1955, Ratu Elizabeth II (yang baru saja bertahta) dan Pangeran Philip tinggal di Jaipur sebagai tamu Maharaja Sawai Man Singh II selama kunjungan kenegaraan mereka di India. Dalam rangkaian perjalanan itu, dilakukan perburuan harimau dan Pangeran Philip berhasil menembak seeokor harimau yang diabadikan dalam sebuah foto lalu kemudian menyebabkan kehebohan di kalangan aktivis lingkungan hidup.
Gayatri Devi kemudian meniti karir sebagai politisi dan tampil sebagai oposisi yang berpengaruh. Setelah memenangkan pemilu parlemen (1962), Presiden Amerika John F. Kennedy memujinya sebagai “perempuan yang memperoleh dukungan mayoritas dukungan secara mengejutkan.” Gayatri Devi memperoleh dukungan sebesar 175 ribu suara dan dicatat sebagai rekor legislator dengan dukungan terbanyak oleh Guinnes Book of Record. Gayatri Devi dikenal juga karena kecantikan dan menjadi model pada zamannya. Pada tahun 1967, kembali Gayatri Devi memenangkan pemilu. Bersama-sama partai oposisi lain, ia akan membentuk pemerintahan tetapi segera dicegah oleh Partai Konggres yang berkuasa. Pemerintah kemudian meluncurkan resolusi untuk menghapus hak-hak istimewa penguasa lokal dan mencabut gelar bangsawan mereka. Dan itu terlaksana dengan perubahan UUD pada tahun 1971.
Setelah Maharaja Sawai Man ​​Singh II meninggal dunia (1970), hubungan antara Indira Gandhi dan Gayatri Devi memburuk. Gayatri Devi kemudian dijebloskan ke dalam penjara dan pajak penghasilan diberlakukan. Menurut rumor, terjadi penyitaan terhadap hampir 4 kuintal emas dan banyak perhiasan kerajaan lain. Kemudian, sebuah dokumen tua yang disimpan oleh Maharaja Sawai ditemukan dan mendeskripsikan lokasi penyimpanan harta karun di Benteng Jaigarh. Selama dalam penjara hampir 6 bulan, Gayatri Devi memperoleh simpati internasional. Indira Gandhi kemudian memerintahkan militer untuk melakukan penggalian di Bentang Jagairh, wilayah yang dikuasai oleh dinasti kerajaan Jaipur, termasuk Gayatri Devi
Zulfikar Ali Bhutto, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Pakistan, mendengar upaya pencaharian harta karun itu, dan memutuskan bahwa Pakistan seharusnya tak melewatkan untuk memperoleh bagian. Dalam sepucuk surat bertanggal 11 Agustus 1976 yang ditujukan kepada Perdana Menteri Indira, Bhuto mengatakan, “Dalam upaya Anda untuk mencari harta karun tersebut, saya ingin mendorong Anda untuk meyakini bahwa Pakistan berhak atas pembagian harta tersebut karena merupakan suatu kekayaan yang tidak diketahui saat terjadinya pemisahan antara Pakistan dan India.” Selanjutnya, Bhutto mengatakan, “Telah jelas dalam persetujuan diantara kedua pemerintahan ini untuk tak terhindarkan bahwa setiap kekayaan atau keuntungan dapat dibagi sepanjang dilakukan secara adil dan merata. Berdasarkan asal usulnya, terlepas dari lokasi penemuannya secara fisik, merupakan suatu penyatuan istimewa diantara negara kita, dan saya yakin bahwa dengan pendekatan yang berkesetaraan, tidak akan terjadi perampasan dan suatu formula pembagian secara damai akan dapat disepakati diantara kita.”
Indira tidak pernah menanggapi surat itu hingga Desember tahun itu. Dalam pada itu, Angkatan Darat kemudian memberikan laporan bahwa setelah dilakukan penggalian dan pemeriksaan selama 3 bulan, pada kenyataannya harta karun itu tidak ditemukan.
Dalam menanggapi surat Bhutto pada tanggal 31 Desember 1976, Indira mengatakan,”Saya sudah berkonsultasi dengan para pakar hukum untuk membahas apa yang menjadi tuntutan Pakistan. Para pakar itu dengan terang mengatakan bahwa tuntutan semacam itu sama sekali tidak berdasar. Lagipula, harta karun itu tidak pernah ditemukan.”
Bhutto memuji komitmen India untuk menghapuskan pembagian harta tersebut dengan mengatakan,”Kedua negara telah memiliki pandangan mengenai hak-hak atas harta peninggalan zaman dulu, dan dengan justifikasi yang lengkap, penghapusan itu berhubungan atau berkaitan dengan pemerintahan kolonial. Saya yakin bahwa tak seorang pun dapat mempertahankan pendapat bahwa tindakan pemerintahan Anda merupakan penyitaan terhadap kekayaan milik individu atau dinasti.”
Perdana Menteri Pakistan tidak mengelak bahwa ia meminta bagian dari harta karun tersebut. “Jelas bahwa harta karun itu merupakan peninggalan sejarah yang diwariskan kepada India dan Pakistan oleh pemerintahan pra-kolonial, terutama dinasti Mughal dalam membangun persekutuan dengan Rajputha. Hal itu telah terjadi sebelum atau selama kekacauan yang melanda wilayah tersebut dan mengundang dominasi asing, harta karun tersebut disalahgunakan dan ditimbun oleh seorang panglima perang tertentu tanpa landasan hukum atau moral apapun. “ Indira pun akan tidak punya landasan tersebut.

mas Ishar

No comments: