Gema ‘4 Desember’ yang Mulai Meredup
BUKAN sebuah kebetulan ketika bertahun-tahun lalu saya memilih 4 Desember sebagai tanggal pernikahan. Di samping pada tahun itu, bulan Zulhijjah jatuh pada bulan Desember, yaitu bulan baik untuk menikah seperti saran guru pesantren saya, Abu Zakaria (alm), tanggal itu juga dipilih untuk memberikan kesan ingatan (memorial moment) bagi kehidupan pribadi. Saya tidak aprioris, mungkin ada juga masyarakat Aceh lain melakukan itu.
Sebelum perdamaian Helsinki, Agustus 2005, 4 Desember diperingati sebagai hari lahir Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun sejak perdamaian, tanggal itu telah bermetamerfosis, berkembang lebih luas, dan bahkan menjadi hari rakyat Aceh. Aceh dalam periodenya telah memiliki banyak momentum bersejarah yang juga patut diingat. Sebut saja 26 Maret 1873 (hari maklumat Perang Belanda kepada Kerajaan Aceh), 9 Oktober 1879 (pembangunan kembali mesjid raya Bayt ar-Rahman setelah dibakar Belanda), 28 Oktober 1928 (keterlibatan pemuda Aceh seperti Teuku Muhammad Hanafiyah dan Teuku Muhammad Hasan dalam pergerakan nasional Sumpah Pemuda), 15 Oktober 1945 (Maklumat Ulama Seluruh Aceh mendukung proklamasi Negara Indonesia), 21 September 1953 (hari proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Tgk Muhammad Daoed Beureueh), April 1957 (Ikrar Lam Teh), 16 Mei 1959 (hari lahirnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai konsekuensi Ikrar Lam Teh), 15 Agustus 2005 (hari kesepakatan MOU Helsinki), dan lain-lain.
Beberapa momen lain kesulitan dicari tanggalnya, terutama untuk sejarah yang berlangsung sebelum abad 19. Kita hanya mengenal era Kesultanan Pereulak dalam perkiraan 840-1292, Samudera Pasai 1250-1524, penyerbuan Sultan Ali Mughayatsyah untuk membebaskan Pidie (1521) dan Pasai (1524) ketika mengusir pendudukan Portugis yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka pada 1511. Hanya tanggal “lahir dan mati”-nya Kerajaan Aceh yang dicatat agak baik.
Kerajaan Aceh diproklamasi Sultan Ali Mughayatsyah pada 8 September 1507 dan berakhir di masa Tuanku Muhammad Daudsyah pada 10 Januari 1903. Sultan terpaksa menyerah kepada Belanda akibat penawanan dua istri dan anaknya. Naik tahtanya Sultan Iskandar Muda juga tidak memiliki versi yang jelas. Dalam buku Denys Lombard disebut ada dua versi: 29 Juni 1606 dan 6 Zulhijjah 1015 (awal April 1607).
Semakin meredup
Namun memasuki umurnya ke-37, sejak pertama sekali diproklamasikan oleh Hasan Tiro di bukit Halimun Pidie pada 1976 bersama 35 pengikutnya, nilai memorial 4 Desember semakin meredup. Padahal 4 Desember masih tetap bisa menjadi narasi yang bisa dikembangkan dalam versi Aceh saat ini, saat Nanggroe sedang merajut perdamaian, membangun demokrasi, dan memperkuat pembangunan. Hal itu karena momentum tidak dirawat dengan bijak, termasuk ekslusivisme pada momentum tersebut yang menyebabkannya teralienasi. Seolah-olah 4 Desember hanya boleh diingat oleh Partai Aceh (PA) yang merupakan transformasi GAM di perdamaian.
Eksklusivisme itu sebenarnya sudah mulai terlihat pada Pemilu legislatif 2009, ketika PA masih partai muda dan rentan diintimidasi. Mereka menggunakan tagline yang terkesan primordialistis, “miseu kon ie mandum leuhob, miseu kon droe mandum gob”. Ironisnya, perjalanan waktu menunjukkan proses ekslusivisme itu mengarah kepada kering-kerontangnya makna historis tanggal itu bagi kelompok yang non-PA, semisal bagi korban konflik dan kelompok miskin.
Belum lagi sejarah perpecahan di tubuh GAM ikut memengaruhi bagaimana para tokoh-tokoh tersebut harus memaknai tanggal itu. Patahan sejarah paling besar adalah ketika tokoh-tokoh senior dalam GAM dikeluarkan karena friksi politik pada 1999. Dokter Husaini Hasan, dr Mochtar Yahya Hasbi Geudong, Idris Mahmud, Robert Suryadarma, Teuku Don Zulfahri, dan lain-lain adalah beberapa yang sempat dianggap sempalan dan membentuk Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM). Kemudian menjelang Pilkada 2006 juga terjadi dualisme GAM, yang akhirnya memunculkan istilah GAM muda dan GAM tua. GAM muda mendukung Irwandi-Nazar yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, dan GAM tua mendukung Humam-Hasbi yang saat itu ikut didukung PPP.
Keterpecahan selanjutnya terjadi menjelang Pilkada 2012, ketika para incumbent tidak lagi diusung PA, termasuk munculnya kader-kader yang tidak terakomodasi partai akibat buruknya komunikasi dan sistem politik non-deliberatif. Pada fase ini aroma politik pragmatis lebih mengemuka dibandingkan sumbu-sumbu idealisme politik. Karena perbedaan pandangan itu tak mampu dikanalisasi, muncullah friksi hingga keterbelahan politik part duex. Munculnya Partai Nasional Aceh (PNA) menjelang Pemilu legislatif 2014 kembali menumbuhkan aura rivalitas yang sangat intensif, karena sejarahnya yang pernah menyatu dengan PA. Tanggal 4 Desember pernah diperingati oleh para aktivis PNA yang pernah menjadi teman sebantal tidur dan rekan sepiring makan bersama PA.
Stabilitas baru
Setiap friksi dan terbelahan politik selalu memunculkan ruang transisional yang memerlukan waktu untuk membangun stabilitas baru. Setiap kelompok politik yang sedang mengalami transisi cenderung membangun relasi politik melalui model kisah demi eksistensinya di masa kini. Ia memerlukan kisah (story) yang ingin dijadikan sebagai kisah bagi semua orang (history). Problem yang paling besar adalah ketika kisah itu muncul eksklusif, elitis, dan narsis. Seperti juga galib dalam politik, elite akan menggunakan sejarah versinya untuk mengontrol ingatan kelompok dan kadernya, termasuk khalayak luas.
Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa akan menjadi sembilu jika rentang waktu diakronis 4 Desember ditumpuk hanya menjadi sejarah PA. Tanggal 4 Desember telah melalui fase waktu yang panjang, baik di masa Hasan Tiro sehat dan mengendalikan politik, saat Hasan Tiro sakit dan kepemimpinan politik dikendalikan Malik Mahmud, ataupun ketika Hasan Tiro telah tiada. Tanggal 4 Desember telah tumbuh dalam kronika sosial-politik masyarakat Aceh dan menjadi sejarah bersama (shared history).
Masih kuat di ingatan bagaimana ratusan ribu (bahkan ada yang mengklaim jutaan) masyarakat berkumpul di Blangpadang Banda Aceh pada aksi-aksi referendum 8 November 1999 dan ketika Hasan Tiro menginjakkan kakinya pertama kali di Masjid Raya Baiturrahman pada 11 Oktober 2008 pasca-MoU Helsinki. Kita tahu bahwa tidak seluruh yang hadir saat itu, termasuk saya, adalah kader atau aktivis PA. Mereka hadir dalam momentum bersama menyuarakan Aceh yang lebih baik, yaitu Aceh yang lepas dari ketertindasan dan ketidakadilan.
Kita tak bisa mengendalikan sejarah seperti mengendalikan politik, karena jika itu terjadi, akan ada titik balik liar, yaitu ketika sejarah hangus dan mati dimakan usia atau dikubur oleh sekop korban sejarah dan sakit hati. Meskipun kini sepi, semoga masih ada cara untuk mengingat 4 Desember lebih baik lagi di masa akan datang.
* Teuku Kemal Fasya, penulis dan peneliti tema politik dan demokrasi. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk
Sebelum perdamaian Helsinki, Agustus 2005, 4 Desember diperingati sebagai hari lahir Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun sejak perdamaian, tanggal itu telah bermetamerfosis, berkembang lebih luas, dan bahkan menjadi hari rakyat Aceh. Aceh dalam periodenya telah memiliki banyak momentum bersejarah yang juga patut diingat. Sebut saja 26 Maret 1873 (hari maklumat Perang Belanda kepada Kerajaan Aceh), 9 Oktober 1879 (pembangunan kembali mesjid raya Bayt ar-Rahman setelah dibakar Belanda), 28 Oktober 1928 (keterlibatan pemuda Aceh seperti Teuku Muhammad Hanafiyah dan Teuku Muhammad Hasan dalam pergerakan nasional Sumpah Pemuda), 15 Oktober 1945 (Maklumat Ulama Seluruh Aceh mendukung proklamasi Negara Indonesia), 21 September 1953 (hari proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Tgk Muhammad Daoed Beureueh), April 1957 (Ikrar Lam Teh), 16 Mei 1959 (hari lahirnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai konsekuensi Ikrar Lam Teh), 15 Agustus 2005 (hari kesepakatan MOU Helsinki), dan lain-lain.
Beberapa momen lain kesulitan dicari tanggalnya, terutama untuk sejarah yang berlangsung sebelum abad 19. Kita hanya mengenal era Kesultanan Pereulak dalam perkiraan 840-1292, Samudera Pasai 1250-1524, penyerbuan Sultan Ali Mughayatsyah untuk membebaskan Pidie (1521) dan Pasai (1524) ketika mengusir pendudukan Portugis yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka pada 1511. Hanya tanggal “lahir dan mati”-nya Kerajaan Aceh yang dicatat agak baik.
Kerajaan Aceh diproklamasi Sultan Ali Mughayatsyah pada 8 September 1507 dan berakhir di masa Tuanku Muhammad Daudsyah pada 10 Januari 1903. Sultan terpaksa menyerah kepada Belanda akibat penawanan dua istri dan anaknya. Naik tahtanya Sultan Iskandar Muda juga tidak memiliki versi yang jelas. Dalam buku Denys Lombard disebut ada dua versi: 29 Juni 1606 dan 6 Zulhijjah 1015 (awal April 1607).
Semakin meredup
Namun memasuki umurnya ke-37, sejak pertama sekali diproklamasikan oleh Hasan Tiro di bukit Halimun Pidie pada 1976 bersama 35 pengikutnya, nilai memorial 4 Desember semakin meredup. Padahal 4 Desember masih tetap bisa menjadi narasi yang bisa dikembangkan dalam versi Aceh saat ini, saat Nanggroe sedang merajut perdamaian, membangun demokrasi, dan memperkuat pembangunan. Hal itu karena momentum tidak dirawat dengan bijak, termasuk ekslusivisme pada momentum tersebut yang menyebabkannya teralienasi. Seolah-olah 4 Desember hanya boleh diingat oleh Partai Aceh (PA) yang merupakan transformasi GAM di perdamaian.
Eksklusivisme itu sebenarnya sudah mulai terlihat pada Pemilu legislatif 2009, ketika PA masih partai muda dan rentan diintimidasi. Mereka menggunakan tagline yang terkesan primordialistis, “miseu kon ie mandum leuhob, miseu kon droe mandum gob”. Ironisnya, perjalanan waktu menunjukkan proses ekslusivisme itu mengarah kepada kering-kerontangnya makna historis tanggal itu bagi kelompok yang non-PA, semisal bagi korban konflik dan kelompok miskin.
Belum lagi sejarah perpecahan di tubuh GAM ikut memengaruhi bagaimana para tokoh-tokoh tersebut harus memaknai tanggal itu. Patahan sejarah paling besar adalah ketika tokoh-tokoh senior dalam GAM dikeluarkan karena friksi politik pada 1999. Dokter Husaini Hasan, dr Mochtar Yahya Hasbi Geudong, Idris Mahmud, Robert Suryadarma, Teuku Don Zulfahri, dan lain-lain adalah beberapa yang sempat dianggap sempalan dan membentuk Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM). Kemudian menjelang Pilkada 2006 juga terjadi dualisme GAM, yang akhirnya memunculkan istilah GAM muda dan GAM tua. GAM muda mendukung Irwandi-Nazar yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, dan GAM tua mendukung Humam-Hasbi yang saat itu ikut didukung PPP.
Keterpecahan selanjutnya terjadi menjelang Pilkada 2012, ketika para incumbent tidak lagi diusung PA, termasuk munculnya kader-kader yang tidak terakomodasi partai akibat buruknya komunikasi dan sistem politik non-deliberatif. Pada fase ini aroma politik pragmatis lebih mengemuka dibandingkan sumbu-sumbu idealisme politik. Karena perbedaan pandangan itu tak mampu dikanalisasi, muncullah friksi hingga keterbelahan politik part duex. Munculnya Partai Nasional Aceh (PNA) menjelang Pemilu legislatif 2014 kembali menumbuhkan aura rivalitas yang sangat intensif, karena sejarahnya yang pernah menyatu dengan PA. Tanggal 4 Desember pernah diperingati oleh para aktivis PNA yang pernah menjadi teman sebantal tidur dan rekan sepiring makan bersama PA.
Stabilitas baru
Setiap friksi dan terbelahan politik selalu memunculkan ruang transisional yang memerlukan waktu untuk membangun stabilitas baru. Setiap kelompok politik yang sedang mengalami transisi cenderung membangun relasi politik melalui model kisah demi eksistensinya di masa kini. Ia memerlukan kisah (story) yang ingin dijadikan sebagai kisah bagi semua orang (history). Problem yang paling besar adalah ketika kisah itu muncul eksklusif, elitis, dan narsis. Seperti juga galib dalam politik, elite akan menggunakan sejarah versinya untuk mengontrol ingatan kelompok dan kadernya, termasuk khalayak luas.
Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa akan menjadi sembilu jika rentang waktu diakronis 4 Desember ditumpuk hanya menjadi sejarah PA. Tanggal 4 Desember telah melalui fase waktu yang panjang, baik di masa Hasan Tiro sehat dan mengendalikan politik, saat Hasan Tiro sakit dan kepemimpinan politik dikendalikan Malik Mahmud, ataupun ketika Hasan Tiro telah tiada. Tanggal 4 Desember telah tumbuh dalam kronika sosial-politik masyarakat Aceh dan menjadi sejarah bersama (shared history).
Masih kuat di ingatan bagaimana ratusan ribu (bahkan ada yang mengklaim jutaan) masyarakat berkumpul di Blangpadang Banda Aceh pada aksi-aksi referendum 8 November 1999 dan ketika Hasan Tiro menginjakkan kakinya pertama kali di Masjid Raya Baiturrahman pada 11 Oktober 2008 pasca-MoU Helsinki. Kita tahu bahwa tidak seluruh yang hadir saat itu, termasuk saya, adalah kader atau aktivis PA. Mereka hadir dalam momentum bersama menyuarakan Aceh yang lebih baik, yaitu Aceh yang lepas dari ketertindasan dan ketidakadilan.
Kita tak bisa mengendalikan sejarah seperti mengendalikan politik, karena jika itu terjadi, akan ada titik balik liar, yaitu ketika sejarah hangus dan mati dimakan usia atau dikubur oleh sekop korban sejarah dan sakit hati. Meskipun kini sepi, semoga masih ada cara untuk mengingat 4 Desember lebih baik lagi di masa akan datang.
* Teuku Kemal Fasya, penulis dan peneliti tema politik dan demokrasi. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk
No comments:
Post a Comment