Ulama Jadi Kekuatan Utama Rakyat Aceh Lawan Agresi Belanda 1873

Belanda tak paham hakikat kehidupan rakyat Aceh dari aspek sosial, budaya dan agama. Rep: Fuji Eka Permana/ Red: A.Syalaby Ichsan Pembantaian penduduk di Gayo Alas dalam Perang Aceh. pemimpin pembantaian itu adalah Van Daalen.
Foto: gahetna.nl
Ketika pemerintah kolonial Belanda berupaya menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam pada 1873, Sultan Mahmud Syah menolak tuntutan tersebut. Sultan segera mengonsolidasikan kekuatan rakyat. Dalam upaya menghadapi agresi kolonial, ulama menjadi salah satu kekuatan utama karena tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai pemimpin dan panglima perang yang mampu menggerakkan perlawanan rakyat Aceh.

Pada akhir Agustus 1872, sepucuk surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda sampai ke tangan Sultan Mahmud Syah penguasa Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam surat itu disebutkan bahwa Belanda menginginkan Aceh takluk kepadanya. Akan tetapi, Sultan Mahmud Syah menolak keinginan Belanda tersebut. Bersamaan dengan itu, ia mengonsolidasikan kekuatan rakyat, dan andalan utama dalam konsolidasi tersebut adalah kekuatan para ulama. Memobilisasi kekuatan ulama dianggap sangat penting karena mereka berada pada posisi dominan dalam masyarakat. Para ulama bukan saja dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang saleh yang berilmu tinggi, tetapi juga sekaligus sebagai pemimpin atau panglima perang. Di dalam diri mereka terdapat unsur cendekiawan, pemuka agama, pahlawan, serta bagian penting dari pusat jaringan kekuasaan yang relatif berhasil memimpin masyarakat secara efektif.

Sebagai akibat dari penolakan Sultan Mahmud Syah terhadap tekanan Belanda tersebut, pada 18 Februari 1873 Menteri Jajahan Van De Putte atas nama Pemerintah Belanda di Nederland menginstruksikan kepada Gubernur Jenderal Louden di Batavia agar penyerangan terhadap Aceh segera dimulai, dilansir dari buku Tokoh Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh karya Rusdi Sufi, Muhammad Nasir, dan Zulfan yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1997.

Untuk memenuhi instruksi tersebut, Louden mengadakan sidang khusus Dewan Hindia Belanda dalam rangka mengatur teknis pelaksanaan penyerangan. Keputusan sidang tersebut diberlakukan oleh Gubernur Jenderal pada 4 Maret 1873. Dalam keputusan itu ditetapkan pula Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda F.N. Nieuwenhuyzen sebagai komisaris pemerintah untuk Aceh dan diharapkan sudah dapat berangkat ke Aceh pada 7 Maret 1873.

Kapal-kapal yang dipersiapkan untuk mengangkut pasukan dan perbekalan perang adalah Citadel van Antwerpen, Siak, Goehoorn, dan Marnix. Pelaksanaan penyerangan terlebih dahulu diawali dengan surat-menyurat. Setelah Sultan Aceh menolak untuk menyerah, barulah dilakukan penyerangan atau perang.

Serangan Belanda pertama yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler dilakukan pada 5 April 1873 dengan dukungan 3.200 pasukan dan 168 perwira. Pasukan Belanda mulai mendarat di Pantai Cermin, Ulee Lheue. Dengan demikian, suatu perang kolonial secara resmi telah dimulai oleh pihak Belanda.

Peperangan yang berlangsung lebih kurang 40 tahun itu, menurut Van't Veer, tidak ada bandingannya. Dalam hal lamanya berlangsung, perang ini dapat dibandingkan dengan Perang 80 Tahun di negeri Belanda sendiri. Dalam hal jumlah orang yang tewas, yakni lebih dari seratus ribu jiwa, perang ini merupakan peristiwa militer yang tiada bandingannya. Perang Aceh bagi negeri Belanda bukan sekadar pertikaian bersenjata, melainkan juga peristiwa politik nasional, kolonial, dan internasional.

Peperangan tersebut oleh Belanda diperkenalkan dengan nama "Perang Aceh", sedangkan rakyat Aceh mengenalnya sebagai "Perang Belanda" atau dalam istilah Aceh disebut Prang Kaphee Ulanda.

photo
Juru pelihara membersihkan dan memotong rumput di kawasan komplek kuburan Kerkhoff Peutcut, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (14/8/2021). Perawatan dan pemeliharaan kuburan prajurit Belanda yang tewas dalam perang Aceh tersebut meliputi pemeliharaan tanaman dan pohon, pemotongan rumput, pembersihan, dan konservasi kuburan-kuburan atau monumen yang rusak agar bukti sejarah tetap terjaga. - (Antara/Syifa Yulinnas)

Salah Perhitungan
 

Sebelum perang dimulai, Belanda telah memperhitungkan bahwa Aceh akan dapat ditaklukkan dalam waktu singkat. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Ketidaktepatan perhitungan tersebut disebabkan oleh cara penyelidikan Belanda terhadap kekuatan rakyat Aceh yang tidak menyeluruh. Mereka hanya melihat aspek politik dan ekonomi yang memang pada waktu itu menunjukkan bahwa Aceh telah mengalami kelemahan.

Misi Kraijenhoff yang sampai tiga kali datang ke Aceh antara 1817 hingga 1872 atas nama misi persahabatan hanya melihat situasi pemerintahan Kerajaan Aceh yang lemah dan perlengkapan militernya yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Belanda. Mereka pada waktu itu tidak mendalami hakikat kehidupan rakyat Aceh dari aspek sosial, budaya, dan agama yang melandasi aksi perlawanan rakyat.

Akibatnya, agresi pertama Belanda pada 5 April 1873 mengalami kegagalan total. Pasukan Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan laskar rakyat Aceh yang begitu sengit. Dalam pertempuran memperebutkan Masjid Baiturrahman pada 14 April 1873, pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Lueng Bata berhasil menewaskan pemimpin pasukan Belanda, Jenderal Kohler.

Tiga hari kemudian, tentara Belanda terpaksa mundur kembali ke pantai. Pada 29 April 1873, setelah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda di Batavia, mereka bersama seluruh pasukannya kembali ke Pulau Jawa.

Dalam agresi pertama tersebut, kerugian yang dialami pihak Belanda adalah 37 bawahan dan 8 perwira tewas, serta 405 orang luka-luka, termasuk 32 perwira. Dari jumlah yang terluka tersebut, 30 orang kemudian meninggal dunia. Sementara itu, dari pihak Aceh diperkirakan jatuh korban sebanyak 900 orang wafat.rol

No comments: