Vietnam, Arena Konflik Pasca Perang Dunia II
Seperti banyak peristiwa di abad ke-20, Perang Indochina tidak hanya perang dengan melibatkan sedikit pihak akan tetapi beberapa pihak. Perang ini meliputi konflik kolonial dan sipil, pengaruh Perang Dingin, serta pertempuran sosial, budaya, intelektual, ideologi, dan ekonomi bagi banyak orang. Konflik tidak hanya terjadi antara Perancis dan Vietnam, tetapi juga mempengaruhi Laos, Kamboja, dan etnis minoritas dan melibatkan Cina, Inggris, Soviet, Thailand, India, dan Amerika. Perang Indochina adalah segalanya dan bisa jadi banyak mencakup hal lain. Saya akan membahas bagaimana hiruk pikuk Perang Dunia II, termasuk kekalahan Jepang, menyebabkan tolak tarik kekuasaan atas Indocina. Tetapi saya hanya akan menguraikan dalam studi kasus di Vietnam dan itu pun tidak lengkap, akan tetapi hanya sampai kesepakatan Jenewa yang menghentikan perang di kawasan itu pada pertengahan 1954.
Pada awalnya, Perang Indochina merupakan perjuangan mencapai kemerdekaan antara Perancis dan Vietnam untuk menentukan siapa yang akan mengontrol ruang Indocina yang ditinggalkan oleh Jepang pada bulan Maret 1945. Akan Indochina tetap menjadi bagian dari kekuasaan Prancis yang dalam pandangan Presiden Charles de Gaulle akan diberikan bantuan untuk pembangunan atau akan mengalami dekolonisasi dengan memecah ke dalam satu atau dua negara yang bersatu di bawah kepemimpinan tokoh pejuang Vietnam Ho Chi Minh dan mitranya yaitu Laos dan Kamboja. Atau mungkin sesuatu yang serupa dengan Persemakmuran Inggris. Tarik ulur atas Indochina telah mengkristal selama Perang Dunia II, sebuah konflik global yang telah menyebabkan perubahan penting. Di satu sisi, kekuasaan Perancis menjadi penentu untuk kelangsungan hidup pemerintahan Charles de Gaulle. Kepentingan Gaulle tidak hanya Indochina akan tetapi juga Aljazair. Pada tahun 1943, menyusul pembebasan Sekutu di Afrika Utara , de Gaulle membentuk Comité français de la Liberation nationale ( CFLN ) di Aljazair. Kurang dari satu tahun kemudian, atas bantuan Sekutu dan pasukan multietnik Prancis, de Gaulle kembali dari pengasingan untuk memimpin Perancis yang baru saja dibebaskan.
Dan bagi de Gaulle dan banyak golongan nasionalis lainnya dari semua faksi politik, pemulihan “identitas nasional dan internasional” Prancis akan menghidupkan pembebasan, pemeliharaan, dan pemulihan semua kekuasaan koloni, termasuk atas Indocina. Di Brazzaville pada awal 1944 dan kemudian dalam deklarasi di Indocina pada akhir Maret 1945, pejabat kolonial Perancis seperti Henri Laurentie dan Léon Pignon menyetujui paket reformasi kolonial yang tampaknya dirancang secara liberal untuk memberikan peningkatan otonomi atas kegelisihan penjajah dalam melawan pertumbuhan gelombang nasionalisme yang menghasilkan kekalahan Perancis yang cepat pada tahun 1940, oleh Perang Dunia, dan intrusi aktor internasional, paling tidak Amerika Serikat, khususnya di Afrika Utara dan Indochina (Martin Shipway, The Road to War: France and Vietnam, 1944-1947).
Istilah “Uni Prancis” tiba-tiba menggantikan jargon usang “kekaisaran“, dan Indochina akan berfungsi sebagai uji coba konsepsi federal diperkenalkan oleh pembaharuan kolonial. Dekolonisasi, bahkan membentuk kerangka persemakmuran seperti yang diusulkan oleh Inggris, tak terbayangkan dalam pikiran resmi Perancis 1945, sama saja dengan yang lain penghinaan nasional, yang setara dengan bencana pada Juni 1940. Pada September 1945, de Gaulle menunjuk seorang petinggi AL, Georges Thierry d “Argenlieu, sebagai komisaris tinggi untuk Indochin dengan mandat untuk merebut kembali dan membangun kembali kedaulatan Perancis atas Indocina dengan tujuan final membentuk Federasi Indochina (Frédéric Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine (1940-1956)).
Seperti de Gaulle, Ho Chi Minh juga menciptakan gerakan nasionalisme selama Perang Dunia II. Perlu diingat bahwa dengan segala keterbatasan, pemerintah berpikiran nasionalis muncul di Vietnam yang disponsori Tran Trong Kim dan Kaisar Bao Dai, di Kamboja dipimpin oleh Son Ngoc Thanh dan Raja Norodom Sihanouk, dan Laos dipimpin oleh Pangeran Phetsarath Rattavangsa dan Raja Sisavangvong. Itu dilakukan setelah Jepang menguasai Indocina dan dirancang untuk mempersiapkan pemulihan kedaulatan nasional Vietnam setelah Sekutu mengalahkan Jepang seperti yang mereka lakukan untuk de Gaulle dengan mengalahkan Jerman di Eropa. Pada tahun 1941, di Pac Bo, wilayah di sepanjang perbatasan Sino-Vietnam, Ho Chi Minh memimpin pembentukan Viet Minh Doc Lap Dong Minh atau Liga Kemerdekaan Vietnam (selanjutnya disebut Viet Minh). Dipimpin oleh Partai Komunis Indocina, yang berkarakter nasionalis dengan dukungan yang luas, direncanakan untuk menarik dukungan dari semua segmen masyarakat Vietnam guna mencapai kemerdekaan nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, beberapa hari setelah kapitulasi Jepang kepada Sekutu, tapi sebelum Prancis bisa mendaratkan pasukan mereka, timbul aksi massa dan protes menentang kekuasaan pemerintahan, terutama yang dipimpin gerakan Viet Minh yang komunis (David Marr, Vietnam 1945: The Quest for Power).
Pada 2 September 1945, pemimpin karismatik Ho Chi Minh menyengat ribuan massa di Hanoi, ketika dia menyatakan pembentukan Republik Demokratik Vietnam (DRV). Ho Chi Minh adalah sosok komunis yang juga nasionalis, yang telah bergerak untuk mewujudkan aspirasi bapak kemerdekaan Vietnam.
Pemain internasional juga sangat mempengaruhi sifat dari Perang Indocina dari awal sampai akhir. Ini khususnya karena efek globalisasi Perang Dunia II dan Perang Dingin pada masa dekolonisasi. Dalam konteks Perang Dunia II, tidak hanya Nazi Jerman yang menguasai Perancis di Eropa, tetapi Jepang juga dimasukkan kawasan Asia Tenggara ke dalam kekuasaan mereka sendiri.
Di Indocina, ini berarti subordinasi ke Jerman memunculkan sebuah” kerajaan dalam sebuah kerajaan “sampai akhirnya Jepang dikalahkan oleh Perancis pada Maret 1945 sebagaimana Sekutu membebaskan Eropa dari Hitler sebelum terwujud satu Jepang di Asia dengan senjata nuklir. Hal ini, pada gilirannya, memunculkan sebuah konjungtur sangat penting di Asia Tenggara. Hal serupa terjadi di Asia Tenggara di mana perang pertama dekolonisasi dimulai saat negara Perancis dan Belanda yang baru dibebaskan berusaha untuk merebut kembali negara kolonial mereka sendiri.
Karena tersingkir dari Perang Dunia II sangat awal, Perancis tidak mengetahui banyak keputusan rahasia global utama yang diambil oleh Inggris, Amerika, Soviet, dan China. Pada beberapa kesempatan, Presiden Amerika Franklin Roosevelt berbicara mengambialih Indocina tanpa pertimbangan Perancis sama sekali dan meletakkannya di bawah perwalian internasional. Demikian juga saat de Gaulle berkonsultasi dengan Sekutu di Potsdam pada Juli 1945 yang memungkinkan Inggris untuk menduduki dan menerima penyerahan Jepang di Indocina sementara Republik China akan melakukan hal yang sama di atas wilayah itu. Dengan kata lain, Perang Dunia II dan kebangkitan Amerika di Pasifik selama perang memperkuat Republik China dan kemudian merugikan Perancis. Keputusan Potsdam memungkinkan China untuk menduduki Indochina utara mencerminkan realitas geopolitik, sesuatu yang pasti hanya terpikirkan beberapa tahun sebelumnya. Awalnya, mengingat karena pertemuan Potsdam terjadi sebelum kapitulasi Jepang, Inggris dan China menerima otorisasi untuk melakukan operasi militer di kedua wilayah tersebut. Setelah kekalahan Jepang, Harry Truman mengeluarkan instruksi untuk menempatkan pasukan Cina dan Inggris untuk menerima penyerahan Jepang di zona masing-masing.
Jadi bahkan sebelum Jepang menyerah pada pertengahan Agustus 1945, Perancis harus memperhitungkan internasionalisasi masalah tanah jajahan. Baik Indochina Perancis (Vietnam) maupun Afrika Utara (Aljazair) dalam hal ini dapat dianggap sebagai bidak catur. Pembagian yang dipaksakan secara internasional atas Indochina adalah contoh yang baik tentang bagaimana peristiwa-peristiwa global melanggar kedaulatan tanah jajahan dan pemerintahan nasional, sesuatu yang penting untuk memahami peristiwa kompleks 1945-1947 di Indocina. Pertama-tama China memblokir Perancis untuk kembali ke Indocina utara sampai perjanjian kedua negara pada 28 Februari 1946 yang memungkinkan Perancis untuk mulai menggantikan pasukan Cina.
Sebagai gantinya, Perancis harus memberikan banyak konsesi kepada China dan juga menyepakati pemberian hak-hak istimewa atas kehidupan perantauan Tionghoa di Indocina. Inggris, yang cemas mengenai keadaan tanah jajahan mereka di Asia, memberikan kemungkinan pasukan Perancis lokal untuk melaksanakan perebutan kekuasaan di Saigon pada tanggal 23 September 1945 yang mendorong pasukan Vietnam selatan ke pedesaan sampai tiba bantuan militer bawah Jenderal Philippe Leclerc yang akanmenguasai kota-kota besar, rute, dan, jembatan di Indocina selatan pada bulan Oktober. Pasukan Inggris dan India terlibat dalam pertempuran ini dan tentara Jepang yang sekarang di bawah komando Inggris menjadi korban terbanyak melawan Viet Minh. Tetapi kalangan nasionalis Vietnam menolak dan Nguyen Binh mengambil alih pasukan selatan sejak akhir 1945.
Singkatnya, perang 30 tahun di Vietnam telah dimulai di selatan pada bulan September 1945 dan kelak selesai di sana pada bulan April 1975. Di Vietnam Utara, kehadiran pasukan pendudukan China telah melindungi DRV terhadap serangan Perancis, sehingga memungkinkan negara Vietnam muda untuk bertahan dan untuk memperkuat diri selama lebih dari setahun. Harus dicatat, yang dimaksudkan China di sini adalah masih republik yang bukan komunis, akan tetapi nasionalis.
Sementara perang skala penuh masih belum terelakkan pada awal tahun 1946, keputusan Prancis untuk menerapkan proyek federal mengorbankan aspirasi kemerdekaan Vietnam karena menempatkann dua negara pada jalur tabrakan yang berbahaya. Dalam kesepakatan Maret 6 Accords pada tahun 1946 mengakui Vietnam sebagai “negara bebas” (Etat Libre) dalam Federasi Indocina dan Uni Perancis karena kurangnya pikiran liberal dalam sistem kolonial Perancis karena memberikan kuasa kepada China sebagai negosiator Perancis untuk menandatangani kesepakatan awal dengan Vietnam sebelum Jenderal Leclerc bisa menempatkan pasukannya di Haiphong.
Para pemimpin Cina tidak berniat menciptakan kekacauan kacau, seperti yang terjadi pada Inggris beberapa bulan sebelumnya di selatan. Dengan menandatangani kesepakatan Maret itu, baik Perancis maupun Vietnam tetap mendapatkan waktu yang berharga untuk memperkuat pasukan mereka masing-masing saat China mulai menarik pasukan mereka keluar dari wilayah itu.
Ho Chi Minh kehilangan peluangi ketika tindak lanjut konferensi yang dirancang untuk mengambil isu-isu yang belum terselesaikan menurut kesepakatan Maret telah gagal. Konferensi itu pertama di Dalat dan kemudian yang paling penting di Perancis, di Fontainebleau, pada pertengahan 1946. Sialnya, pada tanggal 1 Juni 1946 saaat Ho Chi Minh bernegosiasi mengenai mengenai masa depan pemerintah Perancis, Komisaris Tinggi Indochina, Georges Thierry d” Argenlieu, mengumumkan keberadaan “negara merdeka” Cochinchina sebagai landasan Federasi Indocina muncul dimana DRV (minus Cochinchina) masih secara teknis menjadi bagian dari unifikasi itu bersama dengan Laos dan Kamboja. Kegagalan Perancis dan Vietnam untuk menemukan solusi damai di Fontainebleau atas status Cochinchina membuat solusi kompromi semakin sulit untuk mencapai.
Dalam sebuah langkah putus asa, Ho Chi Minh memohon Marius Moutet, menteri luar negeri Perancis, untuk menandatangani modus vivendi pada September 1946 yang berisi antara lain gencatan senjata di selatan. Sementara Moutet setuju, kurangnya kemauan politik di Perancis, diperparah oleh pemerintahan yang terus berubah di Paris, otoritas lokal di Indocina yang dipimpin oleh Thierry d “Argenlieu untuk menerapkan instruksi de Gaulle mengenai kedaulatan Vietnam. Tindakan yang nyerempet bahaya tersebut menyebabkan bentrokan serius di Lang Son dan terutama di Haiphong di November 1946 dan menimbulkan kecaman di Hanoi pada malam 19 Desember 1946. Otoritas Prancis setempat sudah bersiap untuk membalas dengan kekuatan senjata. Dan mereka melakukan serangan bersenjata itu dalam 2 bulan hingga menguasai Hanoi sampai tahun 1948. Singkatnya, perang skala penuh sekarang telah pecah di seluruh Indocina dan akan mengamuk selama hampir 10 tahun lagi di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kematian, kehancuran, dan penderitaan terus berlangsung sebelum konferensi internasional di Jenewa yang mengakhiri pertempuran sementara pada pertengahan 1954.
mas Ishar
Pada awalnya, Perang Indochina merupakan perjuangan mencapai kemerdekaan antara Perancis dan Vietnam untuk menentukan siapa yang akan mengontrol ruang Indocina yang ditinggalkan oleh Jepang pada bulan Maret 1945. Akan Indochina tetap menjadi bagian dari kekuasaan Prancis yang dalam pandangan Presiden Charles de Gaulle akan diberikan bantuan untuk pembangunan atau akan mengalami dekolonisasi dengan memecah ke dalam satu atau dua negara yang bersatu di bawah kepemimpinan tokoh pejuang Vietnam Ho Chi Minh dan mitranya yaitu Laos dan Kamboja. Atau mungkin sesuatu yang serupa dengan Persemakmuran Inggris. Tarik ulur atas Indochina telah mengkristal selama Perang Dunia II, sebuah konflik global yang telah menyebabkan perubahan penting. Di satu sisi, kekuasaan Perancis menjadi penentu untuk kelangsungan hidup pemerintahan Charles de Gaulle. Kepentingan Gaulle tidak hanya Indochina akan tetapi juga Aljazair. Pada tahun 1943, menyusul pembebasan Sekutu di Afrika Utara , de Gaulle membentuk Comité français de la Liberation nationale ( CFLN ) di Aljazair. Kurang dari satu tahun kemudian, atas bantuan Sekutu dan pasukan multietnik Prancis, de Gaulle kembali dari pengasingan untuk memimpin Perancis yang baru saja dibebaskan.
Dan bagi de Gaulle dan banyak golongan nasionalis lainnya dari semua faksi politik, pemulihan “identitas nasional dan internasional” Prancis akan menghidupkan pembebasan, pemeliharaan, dan pemulihan semua kekuasaan koloni, termasuk atas Indocina. Di Brazzaville pada awal 1944 dan kemudian dalam deklarasi di Indocina pada akhir Maret 1945, pejabat kolonial Perancis seperti Henri Laurentie dan Léon Pignon menyetujui paket reformasi kolonial yang tampaknya dirancang secara liberal untuk memberikan peningkatan otonomi atas kegelisihan penjajah dalam melawan pertumbuhan gelombang nasionalisme yang menghasilkan kekalahan Perancis yang cepat pada tahun 1940, oleh Perang Dunia, dan intrusi aktor internasional, paling tidak Amerika Serikat, khususnya di Afrika Utara dan Indochina (Martin Shipway, The Road to War: France and Vietnam, 1944-1947).
Istilah “Uni Prancis” tiba-tiba menggantikan jargon usang “kekaisaran“, dan Indochina akan berfungsi sebagai uji coba konsepsi federal diperkenalkan oleh pembaharuan kolonial. Dekolonisasi, bahkan membentuk kerangka persemakmuran seperti yang diusulkan oleh Inggris, tak terbayangkan dalam pikiran resmi Perancis 1945, sama saja dengan yang lain penghinaan nasional, yang setara dengan bencana pada Juni 1940. Pada September 1945, de Gaulle menunjuk seorang petinggi AL, Georges Thierry d “Argenlieu, sebagai komisaris tinggi untuk Indochin dengan mandat untuk merebut kembali dan membangun kembali kedaulatan Perancis atas Indocina dengan tujuan final membentuk Federasi Indochina (Frédéric Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine (1940-1956)).
Seperti de Gaulle, Ho Chi Minh juga menciptakan gerakan nasionalisme selama Perang Dunia II. Perlu diingat bahwa dengan segala keterbatasan, pemerintah berpikiran nasionalis muncul di Vietnam yang disponsori Tran Trong Kim dan Kaisar Bao Dai, di Kamboja dipimpin oleh Son Ngoc Thanh dan Raja Norodom Sihanouk, dan Laos dipimpin oleh Pangeran Phetsarath Rattavangsa dan Raja Sisavangvong. Itu dilakukan setelah Jepang menguasai Indocina dan dirancang untuk mempersiapkan pemulihan kedaulatan nasional Vietnam setelah Sekutu mengalahkan Jepang seperti yang mereka lakukan untuk de Gaulle dengan mengalahkan Jerman di Eropa. Pada tahun 1941, di Pac Bo, wilayah di sepanjang perbatasan Sino-Vietnam, Ho Chi Minh memimpin pembentukan Viet Minh Doc Lap Dong Minh atau Liga Kemerdekaan Vietnam (selanjutnya disebut Viet Minh). Dipimpin oleh Partai Komunis Indocina, yang berkarakter nasionalis dengan dukungan yang luas, direncanakan untuk menarik dukungan dari semua segmen masyarakat Vietnam guna mencapai kemerdekaan nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, beberapa hari setelah kapitulasi Jepang kepada Sekutu, tapi sebelum Prancis bisa mendaratkan pasukan mereka, timbul aksi massa dan protes menentang kekuasaan pemerintahan, terutama yang dipimpin gerakan Viet Minh yang komunis (David Marr, Vietnam 1945: The Quest for Power).
Pada 2 September 1945, pemimpin karismatik Ho Chi Minh menyengat ribuan massa di Hanoi, ketika dia menyatakan pembentukan Republik Demokratik Vietnam (DRV). Ho Chi Minh adalah sosok komunis yang juga nasionalis, yang telah bergerak untuk mewujudkan aspirasi bapak kemerdekaan Vietnam.
Pemain internasional juga sangat mempengaruhi sifat dari Perang Indocina dari awal sampai akhir. Ini khususnya karena efek globalisasi Perang Dunia II dan Perang Dingin pada masa dekolonisasi. Dalam konteks Perang Dunia II, tidak hanya Nazi Jerman yang menguasai Perancis di Eropa, tetapi Jepang juga dimasukkan kawasan Asia Tenggara ke dalam kekuasaan mereka sendiri.
Di Indocina, ini berarti subordinasi ke Jerman memunculkan sebuah” kerajaan dalam sebuah kerajaan “sampai akhirnya Jepang dikalahkan oleh Perancis pada Maret 1945 sebagaimana Sekutu membebaskan Eropa dari Hitler sebelum terwujud satu Jepang di Asia dengan senjata nuklir. Hal ini, pada gilirannya, memunculkan sebuah konjungtur sangat penting di Asia Tenggara. Hal serupa terjadi di Asia Tenggara di mana perang pertama dekolonisasi dimulai saat negara Perancis dan Belanda yang baru dibebaskan berusaha untuk merebut kembali negara kolonial mereka sendiri.
Karena tersingkir dari Perang Dunia II sangat awal, Perancis tidak mengetahui banyak keputusan rahasia global utama yang diambil oleh Inggris, Amerika, Soviet, dan China. Pada beberapa kesempatan, Presiden Amerika Franklin Roosevelt berbicara mengambialih Indocina tanpa pertimbangan Perancis sama sekali dan meletakkannya di bawah perwalian internasional. Demikian juga saat de Gaulle berkonsultasi dengan Sekutu di Potsdam pada Juli 1945 yang memungkinkan Inggris untuk menduduki dan menerima penyerahan Jepang di Indocina sementara Republik China akan melakukan hal yang sama di atas wilayah itu. Dengan kata lain, Perang Dunia II dan kebangkitan Amerika di Pasifik selama perang memperkuat Republik China dan kemudian merugikan Perancis. Keputusan Potsdam memungkinkan China untuk menduduki Indochina utara mencerminkan realitas geopolitik, sesuatu yang pasti hanya terpikirkan beberapa tahun sebelumnya. Awalnya, mengingat karena pertemuan Potsdam terjadi sebelum kapitulasi Jepang, Inggris dan China menerima otorisasi untuk melakukan operasi militer di kedua wilayah tersebut. Setelah kekalahan Jepang, Harry Truman mengeluarkan instruksi untuk menempatkan pasukan Cina dan Inggris untuk menerima penyerahan Jepang di zona masing-masing.
Jadi bahkan sebelum Jepang menyerah pada pertengahan Agustus 1945, Perancis harus memperhitungkan internasionalisasi masalah tanah jajahan. Baik Indochina Perancis (Vietnam) maupun Afrika Utara (Aljazair) dalam hal ini dapat dianggap sebagai bidak catur. Pembagian yang dipaksakan secara internasional atas Indochina adalah contoh yang baik tentang bagaimana peristiwa-peristiwa global melanggar kedaulatan tanah jajahan dan pemerintahan nasional, sesuatu yang penting untuk memahami peristiwa kompleks 1945-1947 di Indocina. Pertama-tama China memblokir Perancis untuk kembali ke Indocina utara sampai perjanjian kedua negara pada 28 Februari 1946 yang memungkinkan Perancis untuk mulai menggantikan pasukan Cina.
Sebagai gantinya, Perancis harus memberikan banyak konsesi kepada China dan juga menyepakati pemberian hak-hak istimewa atas kehidupan perantauan Tionghoa di Indocina. Inggris, yang cemas mengenai keadaan tanah jajahan mereka di Asia, memberikan kemungkinan pasukan Perancis lokal untuk melaksanakan perebutan kekuasaan di Saigon pada tanggal 23 September 1945 yang mendorong pasukan Vietnam selatan ke pedesaan sampai tiba bantuan militer bawah Jenderal Philippe Leclerc yang akanmenguasai kota-kota besar, rute, dan, jembatan di Indocina selatan pada bulan Oktober. Pasukan Inggris dan India terlibat dalam pertempuran ini dan tentara Jepang yang sekarang di bawah komando Inggris menjadi korban terbanyak melawan Viet Minh. Tetapi kalangan nasionalis Vietnam menolak dan Nguyen Binh mengambil alih pasukan selatan sejak akhir 1945.
Singkatnya, perang 30 tahun di Vietnam telah dimulai di selatan pada bulan September 1945 dan kelak selesai di sana pada bulan April 1975. Di Vietnam Utara, kehadiran pasukan pendudukan China telah melindungi DRV terhadap serangan Perancis, sehingga memungkinkan negara Vietnam muda untuk bertahan dan untuk memperkuat diri selama lebih dari setahun. Harus dicatat, yang dimaksudkan China di sini adalah masih republik yang bukan komunis, akan tetapi nasionalis.
Sementara perang skala penuh masih belum terelakkan pada awal tahun 1946, keputusan Prancis untuk menerapkan proyek federal mengorbankan aspirasi kemerdekaan Vietnam karena menempatkann dua negara pada jalur tabrakan yang berbahaya. Dalam kesepakatan Maret 6 Accords pada tahun 1946 mengakui Vietnam sebagai “negara bebas” (Etat Libre) dalam Federasi Indocina dan Uni Perancis karena kurangnya pikiran liberal dalam sistem kolonial Perancis karena memberikan kuasa kepada China sebagai negosiator Perancis untuk menandatangani kesepakatan awal dengan Vietnam sebelum Jenderal Leclerc bisa menempatkan pasukannya di Haiphong.
Para pemimpin Cina tidak berniat menciptakan kekacauan kacau, seperti yang terjadi pada Inggris beberapa bulan sebelumnya di selatan. Dengan menandatangani kesepakatan Maret itu, baik Perancis maupun Vietnam tetap mendapatkan waktu yang berharga untuk memperkuat pasukan mereka masing-masing saat China mulai menarik pasukan mereka keluar dari wilayah itu.
Ho Chi Minh kehilangan peluangi ketika tindak lanjut konferensi yang dirancang untuk mengambil isu-isu yang belum terselesaikan menurut kesepakatan Maret telah gagal. Konferensi itu pertama di Dalat dan kemudian yang paling penting di Perancis, di Fontainebleau, pada pertengahan 1946. Sialnya, pada tanggal 1 Juni 1946 saaat Ho Chi Minh bernegosiasi mengenai mengenai masa depan pemerintah Perancis, Komisaris Tinggi Indochina, Georges Thierry d” Argenlieu, mengumumkan keberadaan “negara merdeka” Cochinchina sebagai landasan Federasi Indocina muncul dimana DRV (minus Cochinchina) masih secara teknis menjadi bagian dari unifikasi itu bersama dengan Laos dan Kamboja. Kegagalan Perancis dan Vietnam untuk menemukan solusi damai di Fontainebleau atas status Cochinchina membuat solusi kompromi semakin sulit untuk mencapai.
Dalam sebuah langkah putus asa, Ho Chi Minh memohon Marius Moutet, menteri luar negeri Perancis, untuk menandatangani modus vivendi pada September 1946 yang berisi antara lain gencatan senjata di selatan. Sementara Moutet setuju, kurangnya kemauan politik di Perancis, diperparah oleh pemerintahan yang terus berubah di Paris, otoritas lokal di Indocina yang dipimpin oleh Thierry d “Argenlieu untuk menerapkan instruksi de Gaulle mengenai kedaulatan Vietnam. Tindakan yang nyerempet bahaya tersebut menyebabkan bentrokan serius di Lang Son dan terutama di Haiphong di November 1946 dan menimbulkan kecaman di Hanoi pada malam 19 Desember 1946. Otoritas Prancis setempat sudah bersiap untuk membalas dengan kekuatan senjata. Dan mereka melakukan serangan bersenjata itu dalam 2 bulan hingga menguasai Hanoi sampai tahun 1948. Singkatnya, perang skala penuh sekarang telah pecah di seluruh Indocina dan akan mengamuk selama hampir 10 tahun lagi di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kematian, kehancuran, dan penderitaan terus berlangsung sebelum konferensi internasional di Jenewa yang mengakhiri pertempuran sementara pada pertengahan 1954.
mas Ishar
No comments:
Post a Comment